[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4b5ca61-39c4-43af-87ce-52ecfeb94601","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan Usaha Mikro, Kecil, dan\r\nMenengah yang tangguh dan mandiri, maka Usaha Mikro,\r\nKecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian\r\nintegral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,\r\nperan, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur\r\nperekonomian nasional yang makin seimbang,\r\nberkembang, dan berkeadilan; \r\nbahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah\r\nmerupakan hal yang penting untuk dilakukan secara adil,\r\nbersinegis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta\r\nberkesinambungan untuk menciptakan lapangan\r\npekerjaan dan pengentasan kemiskinan guna mewujudkan\r\nmasyarakat Kabupaten yang sejahtera, adil dan makmur; \r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha\r\nMikro, Kecil, dan Menengah, maka Pemerintah Daerah\r\nKabupaten Kendal perlu melakukan pemberdayaan Usaha\r\nMikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kendal; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang\r\nPemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di\r\nKabupaten Kendal; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kendal\r\nyang meliputi\r\nAsas Dan Tujuan, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan, Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Bentuk-Bentuk Pemberdayaan, Pendekatan Kelompok, Sentra Dan Klaster, Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Dan Perlindungan Usaha, Pengembangan Usaha, Pembiayaan Dan Penjaminan, Kemitraan Dan Jejaring Usaha, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2012. \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat. Pemberdayaan ini dilakukan secara adil, sinergis, dan berkelanjutan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri.
Menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan.
Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang dan berkeadilan.

Ketentuan Substansial:

Kriteria UMKM: Ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pelaporan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan UMKM, yang dikoordinasikan oleh Dinas terkait.
Bentuk-Bentuk Pemberdayaan: Meliputi fasilitasi permodalan, dukungan bahan baku, pendidikan dan pelatihan, pelibatan dalam pameran, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Pendekatan Kelompok, Sentra, dan Klaster: Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pendekatan kelompok, sentra, dan klaster untuk mempercepat dan mengefisienkan proses pemberdayaan.
Penciptaan Iklim Usaha Kondusif dan Perlindungan Usaha: Meliputi fasilitasi pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, informasi usaha, pembentukan kemitraan, kemudahan perizinan, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Perlindungan usaha diberikan untuk menjamin kelangsungan hidup UMKM.
Pengembangan Usaha: Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang bahan baku, teknologi produksi, desain produk, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Pembiayaan dan Penjaminan: Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, termasuk melalui penyisihan laba BUMN/BUMD dan alokasi anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).
Kemitraan dan Jejaring Usaha: UMKM didorong untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain berdasarkan kesetaraan dan membentuk jejaring usaha.

","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 11.\n2. Sanksi administratif dapat berupa penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
on
EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN KENDAL REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

Considering / Whereas :

that in order to realize Micro, Small, and
Medium Enterprises that are resilient and independent, Micro Enterprises,
Small, and Medium Enterprises need to be empowered as part
integral of the people's economy which shall have a position,
role, and strategic potential to realize the structure
a national economy that is increasingly balanced,
developing, and just;
that the empowerment of micro, small and medium enterprises
is important to do fairly,
synergistically, according to the needs of the community and
sustainable to create fields
employment and poverty alleviation in order to realize
a prosperous, just and prosperous Regency community;
that to implement the provisions of Article 38 paragraph (2)
Law Number 20

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4b5ca61-39c4-43af-87ce-52ecfeb94601","actionData","errors"]