[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4a218e3-3002-4a2e-a693-23ddf4f7c844","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi kependudukan
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan\r\ndi Daerah merupakan hak warga negara yang dijamin\r\noleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk;\r\nbahwa dalam rangka untuk mendorong tertib\r\nAdministrasi Kependudukan yang profesional,\r\nmemenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib\r\nserta untuk memberikan perlindungan, pengakuan,\r\npenentuan status pribadi dan status hukum setiap\r\nperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang\r\ndialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau\r\ndi luar Daerah dan/atau berada di luar negeri, maka\r\nperlu menghapus sanksi keterlambatan pelaporan atas\r\nperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang\r\ndialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau\r\ndi luar Daerah dan/atau berada di luar negeri; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah\r\nNomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan\r\nAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2\r\ntahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu\r\ndiubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010\r\ntentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 10, penghapusan Pasal 32, perubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 63, penghapusan ayat (2) Pasal 63, perubahan Pasal 64, perubahan Pasal 75A, penghapusan pasal 89, penghapusan Pasal 90, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 91, perubahan Pasal 103. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 diubah.\r\n \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mendorong tertib administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, dan tertib, serta untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Tujuan utamanya adalah untuk menghapus sanksi keterlambatan pelaporan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Ketentuan substansial yang diubah meliputi definisi istilah-istilah dalam administrasi kependudukan, tugas petugas registrasi, kepemilikan KTP-el, elemen data dalam KTP-el, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), dan penghapusan beberapa pasal terkait sanksi administratif. Perubahan juga menekankan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

Peraturan ini juga mengatur bahwa elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau penghayat kepercayaan tidak diisi dalam KTP-el, namun tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Selain itu, diatur pula mengenai masa berlaku KTP-el untuk WNI dan WNA, serta kewajiban pelaporan perubahan data, kerusakan, atau kehilangan KTP-el.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:\na. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili\"; dan\nb. Semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Penduduk WNI yang melanggar Pasal 63 Ayat (5) karena bepergian tidak membawa KTP-el (fisik atau digital) dikenakan denda administratif sebesar Rp 10.000,00.\n2. Setiap Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas yang melanggar Pasal 16 ayat (4) atau Pasal 21 ayat (4) karena bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif maksimal Rp100.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF JEPARA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
on
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2010
on THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that services for Population Administration in the region are the rights of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA to be provided to every Resident;
that in order to encourage professional, information technology standard-compliant, dynamic, and orderly Population Administration, as well as to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and important event experienced by residents who are in and/or outside the region and/or abroad, it is necessary to eliminate sanctions for late reporting of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4a218e3-3002-4a2e-a693-23ddf4f7c844","actionData","errors"]