[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4a15ea9-26ef-4574-b47b-21fc801659d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2021-02-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gresik","place_of_enactment","Gresik","theme","Penyelenggaraan Jaringan Utilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JARINGAN_UTILITAS
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Jaringan Utilitas
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan Kabupaten Gresik yang diarahkan untuk menjadi daerah Industri, perdagangan dan jasa, dibutuhkan jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan wilayah yang lengkap dan modern;\r\nb. bahwa agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;\r\n3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah \r\ndiubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;\r\n7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terrakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015;\r\n9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :34/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan) Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;\r\n17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010–2030;\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; \n mengatur tentang penyelenggaraan jaringan utilitas yang memuat perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan utilitas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021. \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas ditetapkan dengan tujuan untuk menata jaringan utilitas di daerah dan menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern, dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat Gresik terhadap utilitas seiring dengan perkembangan industri, perdagangan, dan jasa.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan jaringan utilitas, meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam perencanaan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana induk jaringan utilitas berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Setiap instansi yang akan membangun atau memelihara jaringan utilitas wajib memiliki Izin Penempatan dan Izin Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Utilitas. Izin Pelaksanaan Kegiatan memerlukan jaminan pelaksanaan perbaikan dan jaminan pemeliharaan.

\n\n

Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas harus berorientasi pada pelayanan masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, sesuai dengan rencana tata ruang, memperhatikan kelestarian lingkungan, keamanan, ketertiban, keselamatan umum, dan estetika. Pembangunan jaringan utilitas umumnya dilaksanakan di dalam tanah pada sarana jaringan utilitas terpadu, kecuali dalam kondisi tertentu yang memerlukan penempatan di atas tanah.

\n\n

Pemerintah Daerah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu, dan instansi wajib menempatkan jaringan utilitas pada sarana tersebut. Penempatan jaringan utilitas pada ruang manfaat jalan milik Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah. Pembiayaan penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

\n\n

Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan jaringan utilitas terpadu serta pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2).\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pekerjaan, pembongkaran, denda, atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 25 ayat (4), Pasal 29 dan/atau Pasal 35 ayat (2) dapat diancam pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GRESIK
PROVINCE OF EAST JAVA

GRESIK REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2020
ABOUT
UTILITY NETWORK MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GRESIK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the increasing development of Gresik Regency, which is directed to become an industrial, trade and service area, requires a utility network as a complete and modern regional facility;
that in order to create integrated planning in the placement of utility networks, it is necessary to arrange and control the development of utility networks in an integrated manner so that it is in accordance with the Spatial Plan of Gresik Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Utility Network Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4a15ea9-26ef-4574-b47b-21fc801659d2","actionData","errors"]