[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a49fef0d-57e7-443b-8176-10383e22b946","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-10-05","effective_date","2016-10-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd - MODAL - INVESTASI - PEMERINTAH DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan\r\nperekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah daJam\r\nrangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kota\r\nBarijarmasin memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal\r\nyang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan\r\nModal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan\r\nUsaha Milik Daerah. \n Dasar Hukum: Undang-Vndang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 'rabun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur\r\ntentang Tata Cara Peny:ertaan Modal Daerah pada Badan\r\nUsaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah, dengan ruang lingkup meliputi: Maksud dan Tujuan; Bentuk Penyertaan Modal Daerah; Proses Penyertaan Modal Daerah; Tata CaraPenyertaan Modal Daerah; Hasil Usaha; Penatausahaan; Pembinaan dan Pengendalian; Divestasi; dan Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2016. \n 14 Halaman, penjelasan 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan kekayaan daerah sebagai modal dalam usaha bersama dengan BUMN dan BUMD.

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja. Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa uang yang dianggarkan dalam APBD atau barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.
Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal kepada BUMN dan BUMD, baik yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas, serta penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan.
Prosedur penyertaan modal daerah meliputi usulan permohonan dari BUMN/BUMD kepada Walikota, pertimbangan dari tim penasehat investasi, pembahasan bersama TAPD, dan dimasukkan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD.
Tata cara penyertaan modal daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tindakan memanfaatkan fasilitas penyertaan modal untuk menguntungkan pribadi dan/atau badan dengan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dianggap pelanggaran dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF BANJARMASIN

NUMBER 13 OF 2016

CONCERNING

PROCEDURES FOR REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN STATE-OWNED ENTERPRISES AND REGIONALLY-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to encourage the growth and development of the
economy and increase Regional income in
the context of the implementation of regional autonomy, the City Government of
Banjarmasin utilizes Regional assets as capital
that is included in joint ventures through Regional Capital
Participation in State-Owned Enterprises and Regional
Owned Enterprises;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of the City
regarding Procedures for Regional Capital Participation in State
Owned Enterprises and Regional Owned Enterprises.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a49fef0d-57e7-443b-8176-10383e22b946","actionData","errors"]