[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a496bfc0-cc13-4652-83da-1f9f18bce650","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi","short_title","Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996","number","9","year","1996","published_date","1996-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1996
Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1996, LL SETNEG : 12 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1996. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (terkait pengurangan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi).\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi (dihapus dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi).","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan perkembangan pesat Kota Administratif Bekasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintahan serta memberikan otonomi daerah yang lebih efektif bagi wilayah tersebut.

Secara substansial, undang-undang ini menetapkan pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang wilayahnya mencakup eks-wilayah Kota Administratif Bekasi (Kecamatan Bekasi Utara, Timur, Selatan, dan Barat) serta sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Kecamatan Pondokgede, Jatiasih, dan Bantargebang). Dengan pembentukan ini, Kota Administratif Bekasi dihapuskan dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dikurangi secara proporsional.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi diberikan kewenangan pangkal untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, pekerjaan umum, lalu lintas dan angkutan jalan, perindustrian dan perdagangan, sosial, pariwisata, tenaga kerja, serta keuangan daerah. Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan perangkat daerah seperti Sekretariat Wilayah/Daerah, Sekretariat DPRD, dinas-dinas daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Penjabat Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II Bekasi untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.\n2. Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi untuk pertama kalinya terdiri dari wakil organisasi peserta Pemilu 1997 dan golongan karya ABRI, dengan tata cara pengangkatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.\n3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi wajib mengatur penyerahan pegawai, aset (tanah, bangunan, barang bergerak/tidak bergerak), BUMD, utang piutang, serta perlengkapan kantor kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak peresmian.\n4. Pemerintah memberikan dana modal pangkal kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian.\n5. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebelum diubah atau dicabut.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 1996
ON
ESTABLISHMENT OF BEKASI MUNICIPALITY LEVEL II REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in connection with the development and progress of the Province of Level I Region of West Java and the Regency of Level II Region of Bekasi in general, and the Administrative City of Bekasi in particular, it is deemed necessary to improve the administration of government, the implementation of development, and the fostering of community to ensure the fulfillment of the demands of development and progress in the future;
that the Administrative City of Bekasi in its development has shown progress in various fields in accordance with its role and function, so it needs to be followed by improving and developing the facilities and infrastructure for managing the region;
that this development and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a496bfc0-cc13-4652-83da-1f9f18bce650","actionData","errors"]