[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4903b27-c5ef-4334-9697-ab451b5877c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-01-12","effective_date","2023-01-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Partisipatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengawasan partisipatif
2023
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 2, BN 2023 (72) : 15 Halaman, jdih.bawaslu.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Partisipatif
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur tentang pengawasan partisipatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Partisipatif diselenggarakan sebagai: 1) pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan 2) penciptaan: a) kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan b) model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.\r\n\r\nPasal 2\r\n(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai:\r\na. pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan\r\nb. penciptaan:\r\n1. kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan\r\n2. model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023. \n Lampiran file: 15 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Latar belakangnya adalah perlunya pengawasan yang efektif untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
Program Pengawasan Partisipatif yang meliputi Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan Partisipatif, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.
Koordinasi penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif oleh anggota Bawaslu yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.
Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan untuk berbagai lingkup wilayah (kabupaten/kota, provinsi, nasional) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Pembentukan dan koordinasi Forum Warga Pengawasan Partisipatif untuk mendekatkan masyarakat pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
Penyediaan Pojok Pengawasan sebagai sarana informasi dan konsultasi bagi masyarakat terkait kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pemilihan.
Pelaksanaan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam berbagai bentuk kegiatan seperti kuliah kerja nyata tematik, penelitian ilmiah, kuliah umum, magang, dan program studi tata kelola kepemiluan.
Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif bersama masyarakat untuk menciptakan peran aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
Pembentukan dan pengelolaan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif untuk meningkatkan literasi, memperluas jangkauan pengawasan, dan memperkuat komunikasi antarpihak.
Penilaian terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Bawaslu.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 2 OF 2023

ABOUT

PARTICIPATORY SUPERVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the implementation of supervision of
general elections and the election of governors and vice
governors, regents and vice regents, and mayors and
vice mayors that are effective, community participation is
needed through participatory supervision;
that based on the provisions of Article 94 paragraph (1) letter d,
Article 98 paragraph (1) letter d, Article 102 paragraph (1) letter d, and
Article 105 letter a number 4 of Law Number 7
of 2017 concerning General Elections, the General Election Supervisory
Body, the provincial general election supervisory body,
the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4903b27-c5ef-4334-9697-ab451b5877c4","actionData","errors"]