Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 20/2017 · Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 20 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2017

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:22 November 2017Tanggal Penetapan:22 November 2017
Anggaran Belanja Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
LokasiPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tanggal Berlaku22 November 2017
Tanggal Penetapan22 November 2017
Tempat PenetapanPenajam

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 1)

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017. Latar belakang perubahan ini adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran 2017.

Perubahan meliputi:

  1. Pendapatan Daerah: Semula Rp.1.143.282.114.230,00 menjadi Rp. 1.222.003.670.955,00.
  2. Belanja Daerah: Semula Rp.1.629.220.637.000,00 menjadi Rp. 1.616.497.579.688,00.
  3. Pembiayaan Daerah:
    • Penerimaan semula Rp. 498.167.577.875,00 menjadi Rp. 403.975.584.511,00.
    • Pengeluaran semula Rp. 12.229.055.105,00 menjadi Rp. 9.481.675.778,00.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, termasuk SILPA tahun sebelumnya dan penyertaan modal daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

(-)

(-)