[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a472b8f9-99e0-4c24-857e-d14944b24e30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-06-12","effective_date","2008-07-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa unt uk mel aksanakan ket entuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan, Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;\r\n \n Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan desa, penggabungan dan penghapusan desa, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2000 dicabut. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan / atau Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2000 Seri D No. 16)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa di Kabupaten Batang. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta untuk menciptakan sinkronisasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten dalam pengembangan desa, pembinaan, dan pengawasan atas tertibnya program pengembangan desa. Tujuannya adalah untuk mengatur pengembangan desa secara objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada pengembangan potensi dan ekonomi masyarakat dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Tata cara pembentukan desa, yang meliputi prakarsa masyarakat, pengajuan usul kepada BPD dan Kepala Desa, pembahasan oleh BPD, pengajuan usul kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan dengan DPRD, evaluasi oleh Gubernur, dan penetapan oleh Bupati.
Syarat-syarat pembentukan desa, termasuk jumlah penduduk minimal, luas wilayah yang terjangkau, jaringan perhubungan, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa, serta sarana dan prasarana.
Pengaturan mengenai nama desa, penunjukan Penjabat Kepala Desa, pembentukan BPD dan SOT, pengusulan pengisian Sekdes, dan pemilihan Kepala Desa.
Pengaturan mengenai sarana dan prasarana, lembaga kemasyarakatan, kekayaan desa, dan batas wilayah desa.
Tata cara penggabungan dan penghapusan desa, yang meliputi musyawarah oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat, penetapan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa, dan penetapan dengan Peraturan Daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten Batang, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2000","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATANG REGENCY GOVERNMENT

BATANG REGENCY REGULATION
NUMBER 10 YEAR 2008
ON
ESTABLISHMENT, DELETION, AND MERGER OF VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG,

Considering:	that to implement the provisions of Article 4 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate the Establishment, Deletion, and Merger of Villages; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Establishment, Deletion and Merger of Villages;
In View of:	Law Number 9 of 1965 concerning the Establishment of the Second Level Region of Batang (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 52, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2757); Law Number 10 of 2004 concerning the Establishment of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a472b8f9-99e0-4c24-857e-d14944b24e30","actionData","errors"]