[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a43d3b32-cced-4d25-aa67-70d4267e9f2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN PASAR RAKYAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-10-29","effective_date","2018-10-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","PENGELOLAAN PASAR RAKYAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perda - pasar rakyat
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
ABSTRAK:	\n \n pengelolaan pasar rakyat daerah dilakukan antara lain dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar \n Pasal 18 ayat (6) UUD1945; UU Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 20 Tahun 2008, UU Nomor 50 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 96 Tahun 2012, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 44 Tahun 1997, PP Nomor 15 Tahun 2010, PP Nomor 17 Tahun 2013; PEPRES Nomor 112 Tahun 2007, PERMEN Nomor 53 Tahun 2008, PERMNE Nomor 20 tahun 2012, PERMEN Nomor 80 Tahun 2015; PERMEN Nomor 37/MDAG/PER/5/2017; PERMEN Nomor 519 Tahun 2008; PERDA Nomor 2 Tahun 2012, PERDA Nomor 11 Tahun 2014; PERDA Nomor 7 Tahun 2015; \n Larangan Praktek Monopoli, Perlindungan Konsumen, Hukum Acara Pidana, Bangunan Gedung, Penanaman Modal, Penataan Ruang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pembentukan Kabupaten, Pelayanan Publik, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pelaksanaan Undang-Undang, Perdagangan, perda, Kemitraan, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Rencana Tata Ruang Wilayah, Bangunan Gedung, Pedoman Penyelenggaraan waralaba \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018. \n 18 halaman, 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pasar rakyat. Pengelolaan pasar rakyat dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, kompetensi pedagang, serta kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.\r\n\r\nPeraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan pasar rakyat, termasuk:\r\n\r\n- **Pembangunan dan Pengembangan Pasar:** Pembangunan dan pengembangan pasar harus memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan, keindahan, serta sistem zonasi pasar. Pengelola pasar wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara.\r\n- **Pendataan Pedagang:** Setiap pedagang wajib didata dan terdaftar, serta melaksanakan hak dan tanggung jawab terkait pajak dan retribusi.\r\n- **Penataan Pasar:** Pemerintah Daerah melakukan penataan agar pasar terbebas dari kesan kumuh dan tidak teratur, dengan melibatkan pihak lain dalam pola kemitraan.\r\n- **Klasifikasi Pasar:** Pasar rakyat diklasifikasikan menjadi empat tipe berdasarkan jumlah pedagang.\r\n- **Tata Kelola Pasar:** Pemerintah daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan, dan penggabungan pasar, serta menetapkan tata tertib pasar.\r\n- **Pasar Tiyuh:** Pengelolaan pasar tiyuh dapat dilakukan oleh Pemerintah Tiyuh atau pihak lain yang ditunjuk, dengan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan Tiyuh.\r\n- **Penataan Pedagang Kaki Lima:** Pemerintah daerah membina dan mengendalikan usaha pedagang kaki lima, dengan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan Bupati.\r\n- **Kemitraan Usaha:** Pasar modern wajib membangun kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.\r\n- **Perencanaan Infrastruktur, Standarisasi, dan Revitalisasi:** Perencanaan pasar meliputi perencanaan fisik dan non-fisik, dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. Revitalisasi pasar dilakukan untuk meningkatkan daya saing.\r\n- **Ketentuan Sewa dan Jangka Waktu IMK:** Besaran sewa dan jangka waktu Izin Mendirikan Kios (IMK) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.\r\n- **Kewajiban dan Larangan Penyewa Pasar:** Penyewa pasar memiliki kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi.\r\n- **Pembinaan dan Pengawasan:** Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar rakyat.\r\n- **Hak, Kewajiban, dan Larangan Pedagang Pasar Rakyat:** Pedagang pasar rakyat memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemilik IMK yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi pencabutan IMK setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali.\r\n2. Penyewa yang belum memiliki IMK setelah 1 tahun menempati kios dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 kali.\r\n3. Apabila IMK telah dicabut atau tidak memiliki IMK, dikenakan sanksi berupa pengosongan tempat usaha dengan upaya paksa oleh pemerintah daerah setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 1 kali.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
ON
MANAGEMENT OF PEOPLE'S MARKET

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve public services in the field of trade and to create a conducive climate for the implementation of people's market activities, it is necessary to manage people's markets professionally in order to become more advanced, independent, resilient and competitive markets;
that the management of local people's markets is carried out, among other things, by increasing the professionalism of market managers, increasing the competence of market traders and improving the quality and improvement of physical market facilities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a43d3b32-cced-4d25-aa67-70d4267e9f2f","actionData","errors"]