[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4352d19-d06c-431e-9189-24f9fc35712c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2016 tentang INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ASI
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD NO.64
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
ABSTRAK:	\n \n Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayi sebagai makanan sempurna yang mengandung gizi paling lengkap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi, sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas; sesuai Pasal 129 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang – Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak \r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera \r\n6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen \r\n 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 \r\n9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan \r\n 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \r\n11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan \r\n12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit \r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan \r\n15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif kepada bayinya, serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif. Tujuannya juga mencakup peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, mempererat hubungan kasih sayang antara ibu dan anak, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait IMD dan ASI Eksklusif, melakukan advokasi dan sosialisasi, memberikan pelatihan teknis konseling menyusui, menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum, menyediakan ruang laktasi, serta melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah, mengembangkan kerja sama dengan pihak lain, dan menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan kegiatan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

Peraturan ini mengatur kewajiban tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan IMD terhadap bayi baru lahir selama minimal 1 jam, menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan (rawat gabung), serta membantu ibu memberikan kolostrum pada bayi. Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dan menolak pemberian Susu Formula Bayi, kecuali dalam kondisi indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi. Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif dengan menyediakan ruang laktasi dan memberikan kesempatan kepada ibu pekerja untuk memberikan ASI atau memerah ASI selama waktu kerja.

","transitional_provisions","1. Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.\n2. Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.\n4. Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
ON
EARLY BREASTFEEDING INITIATION AND EXCLUSIVE BREAST MILK

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to protect and guarantee the implementation of Early Breastfeeding Initiation (IMD) and the provision of Exclusive Breast Milk (ASI), it is necessary to have support for mothers to provide breast milk to babies as a perfect food containing the most complete nutrition in accordance with the growth and development of babies, as an effort to prepare healthy, intelligent and quality human resources;
that according to Article 129 of Law Number 36 of 2009 on Health and to follow up Government Regulation Number 33 of 2012 on the Provision of Exclusive Breast Milk, it is necessary to regulate the implementation of Early Breastfeeding Initiation and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4352d19-d06c-431e-9189-24f9fc35712c","actionData","errors"]