[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a421220d-2ffa-44f5-9dcf-1164778671fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-daerah-aliran-sungai
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10, TLD NO.284
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
ABSTRAK:	\n \n memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf e Undang–\r\nUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan\r\nmenyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan\r\nuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang\r\nberkeadilan dan berkelanjutan, diselenggarakan dengan\r\nmeningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai\r\ndaya dukung Daerah Aliran Sungai di Provinsi\r\nSulawesi Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan yang\r\nsemakin menurun yang dicirikan oleh terjadinya banjir,\r\nkekeringan, tanah longsor, erosi, dan sedimentasi yang dapat\r\nmenyebabkan terganggunya perekonomian, tata kehidupan\r\nmasyarakat dan lingkungan hidup\r\ndalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang\r\nPemerintahan Daerah antara lain ditegaskan urusan\r\nPemerintahan Bidang Kehutanan pada Daerah Provinsi\r\nberwenang melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai\r\nlintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah\r\nKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi\r\n \n Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960\r\ntentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun\r\n1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi\r\nSelatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara\r\nTengah\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990\r\ntentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan\r\nEkosistemnya \r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999\r\ntentang Kehutanan\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007\r\ntentang Penataan Ruang\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009\r\ntentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013\r\ntentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014\r\ntentang Konservasi Tanah dan Air\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun\r\n1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun\r\n1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk\r\nDan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang \r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun\r\n1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian\r\nAlam \r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun\r\n1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan \r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun\r\n2004 tentang Penatagunaan Tanah\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun\r\n2004 tentang Perencanaan Kehutanan \r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun\r\n2004 tentang Perlindungan Hutan\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun\r\n2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana\r\nPengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun\r\n2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan\r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun\r\n2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai\r\nPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor\r\nP.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan\r\nStandar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu\r\nPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor\r\nP.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas\r\nDaerah Aliran Sungai\r\nPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 60\r\nTahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan\r\nRencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai\r\nPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 61\r\nTahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah\r\nAliran Sungai\r\nPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor\r\nP.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan\r\nMasyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran\r\nSungai\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun\r\n2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi\r\nSelatan Tahun 2009-2029 \r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun\r\n2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan\r\nDaerah \r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun\r\n2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah\r\n\r\n \n PENGELOLAAN DAERAH\r\nALIRAN SUNGAI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 49 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan daya dukung DAS yang semakin menurun akibat banjir, kekeringan, dan erosi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dan dalam satu kabupaten/kota di provinsi. Pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian DAS. Rencana pengelolaan DAS mengintegrasikan berbagai sektor dan wilayah administrasi, melibatkan berbagai pihak, dan didasarkan pada kajian biofisik, sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan.

Hak dan Kewajiban:

Pemerintah Daerah berwenang menyusun rencana pengelolaan DAS. Masyarakat berhak menikmati manfaat dari pengelolaan DAS, mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS, dan berperan serta dalam pengambilan keputusan. Masyarakat juga berkewajiban mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan, mematuhi rencana pengelolaan DAS, dan melakukan pengawasan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.\n2. Selain pidana, pelanggar juga dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 10 OF 2015

ABOUT

WATERSHED MANAGEMENT

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a421220d-2ffa-44f5-9dcf-1164778671fd","actionData","errors"]