[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a42098d5-cd54-4910-807e-3ad492172dfb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","Penyelenggaraan Transportasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

transportasi - PENYELENGGARAAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2022/No.7, LD.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Transportasi
ABSTRAK:	\n \n Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Kota Balikpapan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselataman berlalu lintas perlu dilakukan penataan sistem transportasi guna menunjang pergerakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga perlu mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi di Kota Balikpapan sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2021 \n Peraturan Daerah ini berisi ketentuan umum, pembinaan dan penyelenggaraan transportasi, penyelenggaraan perhubungan darat, penyelenggaraan penyeberangan, penyelenggaraan perhubungan udara, kerja sama, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, Forum LLAJ, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. \n a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2000; \r\nb. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2000 tentang Trayek, Perlengkapan Angkutan Umum Orang, dan Pakaian Seragam Pengemudi;\r\nc. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2006;\r\nd. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan Kota Balikpapan;\r\ne. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006 Parkir Kendaraan Bermotor;\r\nf. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggraan Pengujian Kendaraan Bermotor, \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 105 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 40 Seri C Nomor 16);\n2. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Trayek, Perlengkapan Angkutan Umum Orang dan Pakaian Seragam Pengemudi (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 37 Seri C Nomor 13);\n3. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 38 Seri C Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 07);\n4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan Kota Balikpapan;\n5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Parkir Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 05);\n6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, aman, tertib, lancar, dan mengutamakan keselamatan, guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan transportasi yang berwawasan lingkungan dan menunjang budaya lokal. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta menegakkan hukum dalam bidang transportasi sesuai dengan kewenangan yang ada.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan transportasi. Di antaranya, pembagian kewenangan dalam pembinaan dan penyelenggaraan transportasi yang menjadi tanggung jawab Wali Kota, yang meliputi penetapan kebijakan transportasi daerah, pemberian bimbingan dan perizinan kepada perusahaan angkutan umum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar transportasi daerah. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan perhubungan darat, termasuk rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), perencanaan jalan, penetapan kelas jalan, perlengkapan jalan, terminal, parkir kendaraan bermotor, fasilitas pejalan kaki, fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas untuk pesepeda, fasilitas untuk kendaraan prioritas, dan fasilitas pemberhentian.\n\nSelain itu, diatur pula mengenai penggunaan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL), kajian lalu lintas, jenis dan persyaratan kendaraan, pengujian kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, serta angkutan orang dan barang. Peraturan ini juga mencakup penyelenggaraan penyeberangan dan perhubungan udara, kerja sama dalam penyelenggaraan transportasi, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, serta forum LLAJ. Dengan demikian, peraturan ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk penyelenggaraan transportasi di Kota Balikpapan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif yang bervariasi, meliputi:\n\n1. Teguran lisan atau tertulis.\n2. Penghentian sementara atau tetap kegiatan.\n3. Pencabutan sementara atau tetap izin.\n4. Penempelan stiker, penguncian ban, atau penderekan kendaraan.\n5. Denda administratif dengan besaran yang telah ditentukan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum 2) Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Trayek, Perlengkapan, Angkutan Umum Orang, dan Pakaian Seragam Pengemudi 3) Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas 4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kepelabuhan Kota Balikpapan 5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Parkir Kendaraan Bermotor 6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BALIKPAPAN
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 7 OF 2022
CONCERNING
TRANSPORTATION MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nMAYOR OF BALIKPAPAN,\n\n \n \n

Considering:

that transport is a very important and strategic means
in facilitating the wheels of the economy,
strengthening unity and integrity and influencing
all aspects of national and state life;
that in order to realize a reliable transport system
in accordance with the position and authority of the City
Balikpapan and to improve services to
the public, maintaining the security, smoothness, order and
road traffic and transport safety, it is necessary to arrange the system
transportation to support development movements and
improve services and welfare to the public
community so that it is necessary to regulate the implementation of
transportation in the City of Balikpapan in accordance with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a42098d5-cd54-4910-807e-3ad492172dfb","actionData","errors"]