[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a41f1d62-51fd-4140-915e-bb0f403bf6c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-01-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMERINTAHAN-DESA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.2 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat\r\n(2) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005\r\ntentang Desa, maka Lurah Desa dan BPD mempunyai\r\nkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan\r\npemerintahan desa;\r\nbahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaporan\r\npertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa\r\ndipandang perlu untuk menetapkan pedoman; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negera Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009; \n Materi Pokok: Maksud dan Tujuan; Jenis LAporan Pertanggungjawaban; LPPD Lurah Desa; LKPJ Lurah Desa; Informasi LPPD; Pelaporan Administrasi keuangan Badan Permusyawaratan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 16 HLM; Penjelasan: 3 halaman; Lampiran: 8 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2009);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri C Nomor 20) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 03);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2012 ini mengatur tentang pedoman tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mewajibkan Lurah Desa dan BPD untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan transparan.

Ketentuan Substansial:

Jenis Laporan: Meliputi Laporan Lurah Desa (LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD kepada masyarakat) dan Laporan Administrasi Keuangan BPD.
Ruang Lingkup LPPD: Mencakup urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah daerah, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Muatan Laporan: Rincian materi laporan meliputi ringkasan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, serta permasalahan dan penyelesaian.
Penyusunan dan Penyampaian: LPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Evaluasi: Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Lurah Desa sebagai dasar pembinaan.
LKPJ Lurah Desa: Disampaikan kepada BPD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau 3 bulan sebelum akhir masa jabatan. BPD menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas LKPJ.
Informasi LPPD: Lurah Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali setahun.
Laporan Administrasi Keuangan BPD: Disampaikan kepada Lurah Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, serta dapat memberikan teguran tertulis jika Lurah Desa tidak menyampaikan laporan.

","transitional_provisions","1. Apabila Lurah Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Lurah Desa.\n2. Materi LPPD dan LKPJ Lurah Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Lurah Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.","sanctions","1. Dalam hal Lurah Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal Lurah Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam ayatl (1), BPD memberikan teguran tertulis kepada Lurah Desa.\n3. Dalam hal Lurah Desa tidak mengindahkan teguran dari BPD sampai 3 (tiga) kali, Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati dan DPRD.\n4. Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan Lurah Desa yang tidak mengindahkan teguran dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerja Sama Desa, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270624/perda-kab-bantul-no-4-tahun-2023","6b81661c-10ce-4b85-9524-9a8cf22f48e6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2012
CONCERNING
GUIDELINES ON PROCEDURES FOR REPORTING AND ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

Considering :

that to implement the provisions in Article 15 paragraph (2) and Article 40 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the Village Head and BPD have an obligation to submit reports on the implementation of village government administration;
that for the smooth and orderly reporting of accountability for the implementation of village government administration, it is deemed necessary to establish guidelines;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Guidelines on Procedures for Reporting and Accountability of Village Government Administration;

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a41f1d62-51fd-4140-915e-bb0f403bf6c8","actionData","errors"]