[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a41a1d72-2be5-4c50-a1d8-dd9617c2c644","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2024
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif;\r\nb. bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 16 agustus 2023;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); \n Pasal 1, \r\nPasal 2, \r\nPasal 3, \r\nPasal 4, \r\nPasal 5, \r\nPasal 6, \r\nPasal 7, \r\nPasal 8, \r\nPasal 9, \r\nPasal 10, \r\nPasal 11, \r\nPasal 12, \r\nPasal 13, \r\nPasal 14, \r\nPasal 15, \r\nPasal 16, \r\nPasal 17, \r\nPasal 18, \r\nPasal 19 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\n2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk persetujuan bersama. Rancangan ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.019.805.987.980,00, bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp.1.989.713.637.822, terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00, terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Peraturan ini juga mengatur rincian pendapatan daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain), pendapatan transfer (pemerintah pusat dan antar daerah), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (pendapatan hibah, dana darurat). Belanja daerah dirinci menjadi belanja operasi (belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), belanja modal (tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan, irigasi, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud), belanja tidak terduga, dan belanja transfer (bagi hasil dan bantuan keuangan). Pembiayaan daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah).

Selisih antara pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan surplus/defisit sebesar Rp.30.092.350.167,00. Pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp.-30.092.350.167,00.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMBAWA
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF SUMBAWA REGENCY
NUMBER 11 OF 2023
ON
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMBAWA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law and article 104 paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Regent is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2024 to the Regional People's Representative Council (DPRD) to obtain Joint approval;
that the Draft Regional Regulation on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a41a1d72-2be5-4c50-a1d8-dd9617c2c644","actionData","errors"]