[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a416eb41-dc88-478c-8e39-df414ff316bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD/2023/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kerja sama Daerah didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;\r\nBahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah dapat melakukan kerja sama;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Memuat :\r\nKetentuan Umum;\r\nBentuk, Subjek, dan Objek Kerja Sama;\r\nKerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain;\r\nKerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;\r\nKerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri;\r\nDukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;\r\nMonitoring dan Evaluasi;\r\nKelembagaan Kerja Sama Daerah;\r\nForce Majeure dan Wanprestasi;\r\nPembinaan dan Pengawasan;\r\nPendanaan;\r\nKetentuan Lain Lain;\r\nKetentuan Peralihan;\r\nKetentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 45 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik, mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama, menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan, memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama, mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD, meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi, mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup bentuk-bentuk kerja sama daerah, subjek dan objek kerja sama, kategori kerja sama daerah dengan daerah lain (wajib dan sukarela), tahapan dan dokumen kerja sama, kelembagaan kerja sama, penyelesaian perselisihan, berakhirnya kerja sama, pengambilalihan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, bantuan kerja sama antar daerah, jenis kerja sama daerah dengan pihak ketiga, studi kelayakan kerja sama dengan pihak ketiga, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, persyaratan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri, dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, kelembagaan kerja sama daerah, force majeure dan wanprestasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kerja sama daerah, termasuk peran Gubernur, Perangkat Daerah, dan DPRD. Selain itu, diatur pula mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kerja sama, termasuk kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
NUMBER 6 OF 2022
ON
IMPLEMENTATION OF REGIONAL COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that in accelerating development, improving public services and community welfare, it is necessary to optimize the potential of the The Province of North Sumatera through regional cooperation based on considerations of efficiency and effectiveness of public services and mutual benefit;
that Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2022 on Financial Relations Between the Central Government and Regional Government, the region can carry out cooperation;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Regional Cooperation;

Bearing in Mind:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a416eb41-dc88-478c-8e39-df414ff316bf","actionData","errors"]