[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a416a959-e93c-4ac3-a090-f0946df9ceb5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - TEMPAT - PELELANGAN - IKAN
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD 2011/12
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi\r\nPenyelenggaraan Pelelangan pemungutannya menjadi\r\nkewenangan Daerah; bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan\r\nikan di kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan\r\nkesejahteraan nelayan perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas,\r\nperlu menetapkan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dengan\r\nPeraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968\r\ntentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten\r\nSubang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun\r\n1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1968 Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Undang-Undang N4 omor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45\r\nTahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31\r\nTahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemeri ntah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemeri ntah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Preside n Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Men teri Kelautan dan Perikanan Nomor:\r\nPer.15/MEN/2005, Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah\r\ndiubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Men teri Kelautan dan Perikanan NomorPeraturan Men teri Kelautan dan Perikanan NomorPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nCiamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).\r\nPER.05/MEN/2008, \r\nPER.12/MEN/2007, \r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan tempat pelelangan ikan, penyelenggaraan pelelangan ikan, biaya penyelenggaraan lelang, retribusi pelelangan ikan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur, tata cara penagihan, sanksi administratif, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan pidana, penyidikan, pengawasan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Latar belakang peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut retribusi penyelenggaraan pelelangan. Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengelolaan TPI harus berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian.
Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengawasi pelelangan ikan.
Hasil tangkapan ikan di laut harus dijual melalui lelang di TPI, kecuali untuk konsumsi sendiri atau penelitian (dengan batasan tertentu dan izin).
Lokasi TPI ditetapkan oleh Bupati di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan.
Penyelenggaraan pelelangan ikan harus memiliki izin dari Bupati, atau dilaksanakan oleh Dinas (atau lembaga kenelayanan yang ditunjuk) jika tidak ada pelaku usaha perikanan yang berizin.
Biaya penyelenggaraan lelang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara lelang dan nelayan.
Retribusi TPI dipungut atas penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah, dengan tarif 3% dari nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli.
Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan dan harus disetor ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.\n2. Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
LOCAL FEE FOR FISH AUCTION VENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the collection of Auction Implementation Retribution becomes the authority of the Region;
that for the orderly implementation of fish auction implementation in Ciamis regency in an effort to improve the welfare of fishers, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate the Local Fee for Fish Auction Venues, by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a416a959-e93c-4ac3-a090-f0946df9ceb5","actionData","errors"]