[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a414e6de-4a46-41e7-8309-a77ef30fba43","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 01 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 01 Tahun 2018","number","01","year","2018","published_date","2018-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUMAHAN-PERMUKIMAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2018 NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun masyarakat yang seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif; \r\nb. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan; \r\nc. bahwa pertumbuhan dan pembangunan perkotaan yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau; \r\nd. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni dan upaya penataan ruang Perumahan dan Permukiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 47, Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; \r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; \r\n \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015 \n Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Pembinaan atas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Wali Kota terhadap aspek: \r\na. perencanaan; \r\nb. pengaturan; \r\nc. pengendalian; dan \r\nd. pengawasan. \r\nDalam melaksanakan pembinaan, Wali Kota melakukan koordinasi sektoral, lintas wilayah dan pemangku kepentingan serta pemberian fasilitasi. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018. \n Mengatur PERDA tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman \n 56 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Bontang. Latar belakangnya adalah hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembinaan oleh Wali Kota terhadap aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, melaksanakan pengawasan, mengalokasikan dana, memfasilitasi penyediaan perumahan, menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba, serta memberikan pendampingan.
Penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian.
Penyelenggaraan kawasan permukiman yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian.
Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman.
Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Larangan-larangan terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Penyelesaian sengketa di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

","transitional_provisions","1. Semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Fasilitas umum yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pembekuan dan pencabutan IMB, dan lain-lain.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BONTANG
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF HOUSING AND SETTLEMENT AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to reside, and to obtain a good and healthy environment, which are basic human needs, and which have a very strategic role in shaping the character and personality of the nation as an effort to build a whole, self-reliant, independent, and productive society;
that the regional government is responsible for protecting all people through the Organization of Housing and Settlement Areas so that people are able to reside and occupy decent and affordable houses in healthy, safe, harmonious, and sustainable housing;
that urban growth and development that does not pay attention to the balance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a414e6de-4a46-41e7-8309-a77ef30fba43","actionData","errors"]