[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4112a76-e2a8-4391-8d75-8cc268bcd466","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2023 tentang PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE \r\nNOMOR 8 TAHUN 2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE \r\nNOMOR 8 TAHUN 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, BERITA DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE \r\nNOMOR 8 TAHUN 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari\r\npembangunan daerah untuk memenuhi pekerjaan dan\r\npenghidupan yang layak sebagai tenaga kerja yang\r\nmendapatkan perlindungan dan keadilan; \r\nb. bahwa urusan ketenagakerjaan harus dilaksanakan secara\r\nterencana agar semua yang berkaitan dengan kebutuhan\r\nketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, dan efisien; \r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 13\r\nTahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah\r\ndiubah dengang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang bertujuan\r\nmemberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam\r\nmewujudkan kesejahteraan; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pelindungan\r\nKetenagakerjaan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822); \r\n3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 \r\ntentang \r\nKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2003 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3989) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6856); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n5. Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja\r\nMigran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6856); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : PERENCANAAN TENAGA KERJA \r\nBAB III : PELATIHAN KERJA, PEMAGANGAN, SERTIFIKASI KOMPETENSI, DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA \r\nBAB IV : PENEMPATAN TENAGA KERJA \r\nBAB V : PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING \r\nBAB VI : HUBUNGAN KERJA \r\nBAB VII : ALIH DAYA\r\nBAB VIII : PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN \r\nBAB IX : JAMINAN SOSIAL\r\nBAB X : HUBUNGAN INDUSTRIAL\r\nBAB XI : INFORMASI KETENAGAKERJAAN\r\nBAB XII : PEMBINAAN \r\nBAB XIII : SINERGITAS \r\nBAB XIV : PELAPORAN \r\nBAB XV : PEMBIAYAAN\r\nBAB XVI : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 58 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Parepare.\n2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Parepare ini mengatur penyelenggaraan dan perlindungan ketenagakerjaan di Kota Parepare. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta untuk menyesuaikan peraturan daerah yang ada dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pelatihan, kompetensi, produktivitas tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dan perlindungan tenaga kerja.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perencanaan tenaga kerja (PTK Makro dan Mikro), pelatihan kerja, pemagangan, sertifikasi kompetensi, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja (dalam dan luar negeri), penggunaan tenaga kerja asing (TKA), hubungan kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial, tunjangan hari raya keagamaan, kesejahteraan pekerja/buruh, alih daya, hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perlindungan ketenagakerjaan, penghargaan ketenagakerjaan, pembinaan ketenagakerjaan, penyidikan, dan sanksi. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja, termasuk penyandang disabilitas, pekerja anak, dan pekerja perempuan. Selain itu, diatur pula mengenai lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta informasi ketenagakerjaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan peringatan tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembatalan pendaftaran ke dinas terkait, dan/atau rekomendasi pembekuan kegiatan usaha ke dinas terkait.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan pendaftaran.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pembatalan pendaftaran.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan peringatan tertulis.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan pendaftaran.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan, dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan.\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan pembekuan kegiatan usaha.\n9. Pelanggaran terhadap Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan pendaftaran.\n10. Pelanggaran terhadap Pasal 76 ayat (2), Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan pendaftaran.\n11. Pelanggaran terhadap Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan peringatan tertulis.\n12. Pelanggaran terhadap Pasal 90 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.\n13. Pelanggaran terhadap Pasal 92 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n14. Pelanggaran terhadap Pasal 101 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran secara lisan, peringatan tertulis, dan pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembatalan pendaftaran.\n15. Pelanggaran terhadap Pasal 105 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n16. Pelanggaran terhadap Pasal 119 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan pendaftaran.\n17. Pelanggaran terhadap Pasal 130 ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PAREPARE
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 8 OF 2023
ON
ORGANIZATION AND PROTECTION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering:

that labor services are part of regional development to fulfill decent work and livelihoods as manpower who receive protection and justice;
that labor affairs must be carried out in a planned manner so that everything related to labor needs can run effectively and efficiently;
that based on the provisions in Law 13 of 2003 concerning Ketenagakerjaan as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Cipta Kerja which aims to provide protection to manpower in realizing welfare;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization and Protection of labor;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4112a76-e2a8-4391-8d75-8cc268bcd466","actionData","errors"]