[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a40cdbb1-610f-4249-a6c0-438274c90ad9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-04-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 21 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, dengan sistematika sebagai berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAntisipasi Dini;\r\n3.\tPencegahan;\r\n4.\tFasilitasi Rehabilitasi;\r\n5.\tPengawasan dan Pelaporan;\r\n6.\tPartisipasi Masyarakat;\r\n7.\tPembiayaan;\r\n8.\tKetentuan penutup;\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pencegahan penyalahgunaan Napza di wilayah Sumatera Barat. Latar belakang peraturan ini adalah tingginya angka penyalahgunaan Napza di provinsi tersebut, yang berdampak negatif pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza, meliputi antisipasi dini, pencegahan, fasilitasi rehabilitasi, pengawasan dan pelaporan, partisipasi masyarakat, dan pembiayaan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Antisipasi dini melalui pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan Napza, kampanye dan penyebaran informasi, serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal.
Pencegahan melalui seminar, lokakarya, workshop, pagelaran seni budaya, kegiatan outbond, perlombaan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, karya tulis ilmiah, serta sosialisasi dan bimbingan teknis. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, mahasiswa, peserta didik, orang tua, tempat usaha, hotel, rumah ibadah, tempat hiburan, dan Pegawai Negeri Sipil.
Fasilitasi rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap peredaran makanan yang berpotensi mengandung Napza.
Pelaporan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza secara berkala.
Partisipasi masyarakat melalui keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat.
Pembiayaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza yang dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATERA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2018
ON
FACILITATION OF THE PREVENTION OF NARCOTICS ABUSE,
PSYCHOTROPICS AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to ensure justice, certainty and benefits and implement the provisions of Article 4 Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2013 on Facilitation of the Prevention of Narcotics Abuse, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Facilitation Prevention of Narcotics, Psychotropics and Other Addictive Substances; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the State Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA of 1945; \n Law Number 61 of 1958 on Establishment of Emergency Law Number 19 of Year 1957 concerning the Establishment of Autonomous Regions Level I of West

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a40cdbb1-610f-4249-a6c0-438274c90ad9","actionData","errors"]