[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a400ae65-5970-4982-8851-d9fc0db5bd1f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah","short_title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 23 Tahun 2008","number","23","year","2008","published_date","2008-12-22","effective_date","2008-12-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","dc22fc90-992a-49a1-b744-7d0d1aa2ca69","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua)","short_name","Perdasus Papua","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hukum adat-tanah
2008
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 23, LD.2008/NO.23
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) TENTANG Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
ABSTRAK:	\n \n Hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasa, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat / lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya serta pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah merupakan suatu keniscayaan , dilihat dari sudut pandang internasional, nasional maupun regional, maka perlu perlu membentuk Peraturan daerah Khusus tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional \r\nNomor 5 Tahun 1999. \n Dalam peraturan dibahas mengenai keberadaan, penetapan, pengelolaan , kewajiban pemegang, penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2008. \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di Provinsi Papua. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan tanah yang bijaksana untuk kesejahteraan rakyat, serta adanya permasalahan terkait pemanfaatan hak ulayat yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan konflik.

Ketentuan Substansial:

Pengakuan Hak Ulayat: Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berdasarkan hasil penelitian.
Panitia Peneliti: Dibentuk panitia peneliti oleh Bupati/Walikota atau Gubernur (jika lintas kabupaten/kota) yang terdiri dari pakar hukum adat, lembaga adat, LSM, pejabat BPN, pejabat bagian hukum, instansi kehutanan, pertambangan, dan instansi terkait lainnya.
Tugas Panitia Peneliti: Melakukan penelitian mengenai tatanan hukum adat, tata cara pengaturan, penguasaan, penggunaan hak ulayat, penguasa adat yang berwenang, dan batas-batas wilayah hak ulayat.
Penetapan Hak Ulayat: Berdasarkan laporan penelitian, Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat dengan keputusan. Jika ada, dicantumkan nama asli hak ulayat dan penguasa adat yang berwenang.
Pengelolaan Hak Ulayat: Masyarakat hukum adat berwenang mengelola hak ulayat sesuai hukum adat, bermusyawarah dengan pihak ketiga, dan menyerahkan sebagian/seluruh hak ulayat kepada warga. Pengelolaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pelepasan Hak Ulayat: Jika hak ulayat dilepaskan, tanah menjadi dikuasai oleh Negara dan dapat diberikan hak atas tanah kepada pihak lain.
Kewajiban Pemegang Hak Ulayat: Meningkatkan kesejahteraan warga, melepaskan tanah untuk kepentingan umum dengan ganti kerugian, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Penyelesaian Sengketa: Sengketa diselesaikan menurut hukum adat, atau melalui pengadilan/di luar pengadilan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PAPUA PROVINCIAL GOVERNMENT
PAPUA PROVINCIAL SPECIAL REGULATION
NUMBER 23 OF 2008
CONCERNING
THE ULAYAT RIGHTS OF INDIGENOUS LAW COMMUNITIES AND
INDIVIDUAL RIGHTS OF MEMBERS OF INDIGENOUS LAW COMMUNITIES
OVER LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF PAPUA PROVINCE,\n\n \n \n

Considering:

that the land and all its contents, namely waters, plants, animals, and mining/mineral materials as gifts from God Almighty must be managed wisely so that they can be utilized efficiently, effectively and sustainably for the greatest welfare of the people, both for present and future generations;
that the ulayat rights of indigenous law communities and or individual rights of members of indigenous law communities over land have limitations and so far their utilization has led to a decline in environmental quality, imbalances in the structure of power, ownership and use, lack of environmental carrying

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a400ae65-5970-4982-8851-d9fc0db5bd1f","actionData","errors"]