[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3ffa2f3-8fc4-4b4a-8bbd-c4209288fc58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-12-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan kesehatan-retribusi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 111 ayat (1) UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Kabupaten Majene No.5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene dipandang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditinjau kembali. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1991; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2011. \n dalam PERDA ini diatur mengenai nama, subjek dan objek retribusi, golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta wilayah dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten Majene. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013. \n mencabut berlakunya Perda Kabupaten Majene No.5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Majene. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2008 tidak sesuai lagi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n- **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan sejenis yang dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atau menggunakan fasilitas kesehatan.\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan tingkat pelayanan yang digunakan.\n- **Prinsip Penetapan Tarif:** Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar. Tarif ditinjau paling lama 3 tahun sekali.\n- **Struktur dan Besaran Tarif:** Tarif digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan, dengan besaran berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan. Rincian tarif tercantum dalam lampiran peraturan.\n- **Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.\n- **Masa dan Saat Retribusi Terutang:** Masa retribusi adalah 1 bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati. Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).\n- **Tata Cara Pemungutan:** Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Penagihan didahului dengan surat teguran.\n- **Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan:** Pembayaran harus dilunasi sekaligus saat pelayanan diterima. Pembayaran dilakukan melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati. Angsuran atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan dikenakan bunga.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kab. Majene No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/299282/perda-kab-majene-no-1-tahun-2024","b4710e79-2c1b-4b1f-99d3-be3ee66d3695","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR HEALTH SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in the context of collecting local service charge for health services as one type of general service charge as referred to in Article 110 paragraph (1) letter a and Article 111 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies, the Regional Regulation of Majene Regency Number 5 of 2008 on Local Service Charge for Health Services at the General Hospital of Majene Regency is deemed no longer in accordance with the laws and regulations, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation on Local Service Charge for Health Services;

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3ffa2f3-8fc4-4b4a-8bbd-c4209288fc58","actionData","errors"]