[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3f5d757-c534-406b-bf84-ed90e56abe51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara PembuatanPeraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 Tahun 2016","number","48/POJK.04/2016","year","2016","published_date","2016-12-02","effective_date","2016-12-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara PembuatanPeraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 48/POJK.04/2016, LN.2016/NO.277, TLN NO.5973, ojk.go.id: 7 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Tata Cara PembuatanPeraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta Peraturan Nomor III.C.2 yang merupakan lampirannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang tata cara pembuatan peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Desember 2012. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai tata cara pembuatan peraturan oleh LPP.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Persyaratan Penyusunan Peraturan LPP:** Peraturan atau perubahan peraturan LPP harus memperhatikan pendapat dari pemakai jasa LPP, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta pihak yang berkepentingan lainnya, dan wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada OJK.\n2. **Penelaahan Permohonan Persetujuan:** OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan LPP paling lambat 60 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. OJK dapat meminta perubahan materi atau tambahan informasi.\n3. **Penafsiran Peraturan dan Ketentuan Internal:** Penafsiran atas peraturan LPP dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan internal LPP berlaku pada saat diajukan kepada OJK. OJK dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak berlakunya peraturan dimaksud.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n2. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.\n3. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pelanggar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor III.C.2 yang merupakan lampirannya","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
NUMBER 48/POJK.04/2016
REGARDING
PROCEDURES FOR MAKING REGULATIONS BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (FSA), since December 31, 2012, the functions, duties, and authorities for regulating and supervising financial services activities in the capital markets sector, including those related to regulations regarding procedures for making regulations by the Central Securities Depository, have been transferred from the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions to the Financial Services Authority (FSA);
that in order to provide clarity and certainty regarding the regulation of procedures for making regulations by the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3f5d757-c534-406b-bf84-ed90e56abe51","actionData","errors"]