[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3f35b03-3dd6-4e8f-8648-bc5d0a1f928c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2007","number","35","year","2007","published_date","2007-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 35, kemendagri.go.id :13 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2007. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang bertujuan untuk memberikan pedoman umum mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketentuan Substansial:

Jenis Laporan:\n
- Laporan Kepala Desa, meliputi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban).
- Laporan Keuangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
\n
LPPD Kepala Desa:\n
- LPPD Akhir Tahun Anggaran: Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- LPPD Akhir Masa Jabatan: Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir.
\n
LKPJ Kepala Desa:\n
- LKPJ Akhir Tahun Anggaran: Disampaikan kepada rakyat melalui BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- LKPJ Akhir Masa Jabatan: Disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
\n
Ruang Lingkup Laporan:\n
- Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa.
- Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota.
- Tugas pembantuan.
- Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
\n
Evaluasi Laporan:\n
- Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap LPPD.
- BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ.
\n
Informasi LPPD kepada Masyarakat: Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun melalui pengumuman resmi atau media setempat.
Laporan Keuangan BPD: BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan kepada Kepala Desa.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dan BPD ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini ditetapkan.\n2. Sebelum peraturan daerah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk peraturan Bupati/walikota dan dilaporkan kepada DPRD.","sanctions","1. Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati/Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 35 OF 2007
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES FOR PROCEDURES FOR REPORTING AND ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

MINISTER OF HOME AFFAIRS,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 15, Article 37 paragraph (2), and Article 99 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Home Affairs regarding General Guidelines for Procedures for Reporting and Accountability of Village Government Administration; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended by Law Number 8 of 2005 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Numb

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3f35b03-3dd6-4e8f-8648-bc5d0a1f928c","actionData","errors"]