[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3eedac9-0e64-447d-93fe-9bbeecf2f4ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 5 Tahun 2013 tentang BADAN KERJASAMA ANTAR DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","BADAN KERJASAMA ANTAR DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN KERJASAMA - ANTAR DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, BD.2013/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Kerjasama Antar Desa; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.72 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.38 Tahun 2007 ; \n Perda Ini Mengatur Mengenai Badan Kerjasama Antar Desa; Meliputi; Nama, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja Dan Jangka Waktu; Asas, Prinsip Dan Tujuan; Struktur Organisasi, Lembaga Pendukung Dan Syarat-Syarat Kepengurusaan; Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab; Pendanaan; Hubungan Kelembagaan; Penyelesaian Perselisihan; Pembubaran; Pemberhentian Pengurus; Jenis Musyawarah dan Rapat; Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BKAD; Penetapan Pengurus BKAD; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013. \n 11 hlmn; 4 pnjlasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai lembaga yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam mengelola kegiatan pembangunan dan ekonomi. BKAD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa/kelurahan, mendorong regulasi di tingkat desa/kelurahan, menjamin pelestarian kegiatan SPP dan UEP, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan, menyediakan pelatihan kewirausahaan, membangun kemitraan, mendorong keikutsertaan RTM dalam usaha, membangun kerjasama antar desa, dan mendorong sistem pembangunan partisipatif.

Struktur organisasi BKAD terdiri dari pelindung (Camat, Danramil, Kapolsek), penasehat, dan kepengurusan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan). BKAD membentuk lembaga pendukung seperti UPK, Badan Pengawas UPK, dan Tim Verifikasi. Pengurus BKAD harus memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA, berdomisili di kecamatan setempat, berusia minimal 25 tahun (maksimal 60 tahun untuk ketua dan wakil ketua), sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dihukum minimal 4 tahun, dan ketua tidak berstatus PNS atau aparat desa/kelurahan.

BKAD memiliki tugas memfasilitasi musyawarah, mengelola hasil musyawarah, menjembatani gagasan pengembangan wilayah, mendorong kelembagaan partisipatif, meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan, menjaga sistem pembangunan partisipatif, menjalin sinergisitas, memfasilitasi kerjasama antar desa, menangani masalah antar desa, mendorong pelestarian kegiatan antar desa, dapat memimpin musyawarah kecamatan, menerbitkan SK pengurus lembaga pendukung, melaksanakan pengawasan lembaga pendukung, dan mengelola aset produktif antar desa. Pendanaan BKAD berasal dari surplus UPK, bantuan pemerintah, dan sumbangan yang sah. Hubungan BKAD dengan pemerintahan desa/kelurahan/kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER: 5 OF 2013
on
INTER-VILLAGE COOPERATION AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 214 of Law Number 32 of 2004 on Regional Government juncto Article 85 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Inter-Village Cooperation Agency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 12 of 1956 on the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the The Province of North Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 25), as amended by Law Number 7 of 1965 on the Establishment of Level II

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3eedac9-0e64-447d-93fe-9bbeecf2f4ea","actionData","errors"]