[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3e17b15-032f-4b2a-a52d-3113a223c8de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-12-02","effective_date","2008-12-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-gangguan-retribusi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/NO.13, TLD No.73, LL KAB. MELAWI: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Pertimbangan dalam Perda ini adalah sebagai sumber pendapatan asli daerah, melindungi kepentangan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. \n UU Nomor 226 Tahun 1926 tang telah disempurnakan, terakhir dengan Stbl Nomor 450 tahun 1940; UU Nomor 11 Tahun 1970; UU Nomr 12 Tahun 1970; UU NOmor 8 Tahun 1981; UU Nomr 5 Tahun 1984; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 34 tahun 2003; UU nomor 10 tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 29 Tahun 1986; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007. \n Retribusi izin gangguan merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan atas lokasi tertentu, yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Namun, tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh pemerintah, dikecualikan dari retribusi ini. Perda ini menentukan tarif berdasarkan luas, indeks lokasi dan indeks gangguanSelain itu, Perda ini mengatur mekanisme pemungutan retribusi secara general, antara lain: mekanime penghitungan, pelaporan, pembayaran, peringanan, dan penangan permasalahan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2008. \n Penetapan Bupati, antara lain diperlukan terhadap:\r\na) tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;\r\nb) tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi;\r\nc) bentuk, isi, dan tata cara pelaporan dan penetapan retribusi terutang. \n 13 halaman dan 2 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2008 mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana daerah. Tujuannya adalah melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan, dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dari kegiatan usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi izin gangguan yang dipungut atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha tersebut, kecuali tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan. Indeks lokasi ditetapkan berbeda untuk kawasan industri, perdagangan, pariwisata, serta perumahan, pemukiman, dan perkantoran. Indeks gangguan dibedakan menjadi gangguan berat, sedang, dan ringan.

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, transportasi, pengawasan, pengendalian, serta pembinaan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, dengan tarif yang berbeda untuk setiap golongan luas.

Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD). Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MELAWI REGENCY GOVERNMENT
MELAWI REGENCY REGULATION
NUMBER 13 YEAR 2008
About
DISTURBANCE PERMIT RETRIBUTION
LAW SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF MELAWI REGENCY
YEAR 2008

MELAWI REGENCY GOVERNMENT
MELAWI REGENCY REGULATION
NUMBER 13 YEAR 2008
CONCERNING
DISTURBANCE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

Considering:

that in the effort to control, develop, control and supervise the activities of utilizing space, natural resources, regional facilities and infrastructure in order to protect the public interest and maintain environmental sustainability and efforts to explore sources of Regional Original Income, all business activities in certain locations that cause danger, loss and disturbance must be subject to Disturbance Permit Retribution;
that for the collection of Retribution as referred to in letter a above, it needs to be regulated by Regional Regulation.

In view of:

Ordinance Number 226 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3e17b15-032f-4b2a-a52d-3113a223c8de","actionData","errors"]