[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3d35386-f11d-4bf3-9394-02569040da30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin Reklame","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004","number","15","year","2004","published_date","2004-06-15","effective_date","2004-07-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Ijin Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

reklame
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2004/NO.15
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ijin Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan kota dari gangguan akibat pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, maka perlu diadakan pembinaan pembinaan pada setiap penyelenggaraa reklame;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang ljin Reklame; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ijin Reklame \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ini mengatur tentang izin reklame dengan maksud memberikan pedoman pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan reklame, serta bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan kota melalui penyelenggaraan reklame yang tertib.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek dan Subjek Izin Reklame: Semua penyelenggaraan reklame menjadi objek izin, dengan subjek izin adalah setiap orang atau badan hukum, termasuk instansi pemerintah yang menyelenggarakan reklame.
Perizinan: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan reklame wajib memiliki Izin Reklame.
Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Reklame: Mengatur persyaratan dan prosedur pengajuan izin, termasuk dokumen yang diperlukan seperti fotokopi KTP, akta pendirian perusahaan, gambar dan denah lokasi, serta bukti kepemilikan atau persetujuan penggunaan tanah.
Perencanaan dan Penataan Reklame: Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, dan lingkungan sesuai dengan rencana kota. Penataan reklame diatur berdasarkan tempat, jenis, ukuran, konstruksi, dan kawasan.
Jangka Waktu Berlaku Izin: Izin reklame berlaku tahunan, bulanan, atau mingguan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku izin berakhir.
Kewajiban dan Larangan: Penyelenggara reklame wajib mematuhi ketentuan dalam surat izin, mengajukan izin baru jika ada perubahan nama atau penyelenggaraan reklame, membongkar reklame yang masa izinnya habis, dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan reklame. Terdapat larangan pemasangan reklame di tempat-tempat tertentu seperti persil milik pemerintah, pohon penghijauan, rambu lalu lintas, bangunan pendidikan, tempat ibadah, badan sungai, dan lain-lain.
Pencabutan Izin: Izin dapat dicabut atas permintaan sendiri, jika pemohon tidak melaksanakan kegiatan dalam waktu 3 bulan, tidak mengindahkan peringatan pelanggaran, atau tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam izin.
Uang Jaminan Pembongkaran: Penyelenggara reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran untuk biaya pembongkaran reklame jika tidak memperpanjang izin.

","transitional_provisions","1. Reklame yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.\n2. Persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya berlaku pada reklame yang ada di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), sedangkan untuk Reklame Bangunan Permanen lainnya menunggu ditinjaunya kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Bangunan.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 14 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2004
CONCERNING
ADVERTISEMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to maintain order, beauty and security of the city from disturbances due to the installation of advertisements that are not in place, it is necessary to carry out coaching on every advertisement organizer; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regulation Semarang Regency concerning Advertisement Permit; \n \n
Remembering :	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions Within the Province Central Java; \n Law Number 67 of 1958 concerning Amendments Borders of the Salatiga Municipality and the Region Autonomous Level II Semarang (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3d35386-f11d-4bf3-9394-02569040da30","actionData","errors"]