[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3d22d40-3017-4a85-910f-5a6c45ac90f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2009 tentang PERIZINAN USAHA PERIKANAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PERIZINAN USAHA PERIKANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN\r\n
ABSTRAK:	\n \n Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas laut\r\n9.146,66 km2 dan darat 1.357,03 km, jumlah pulau-pulau\r\nsebanyak 130 buah dan panjang garis pantai 670 km\r\nmemiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang\r\ncukup besar. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan, pembinaan,\r\npengaturan, pengendalian dan pengawasan untuk\r\npeningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu\r\npengaturan Usaha Perikanan melalui Perizinan \n 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem lainnya \r\n3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran \r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia \r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\r\n6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan \r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan \r\n 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota \r\n10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan \r\n12.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;\r\n 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805 Tahun 1995 tentang Ketentuan Penggunaan Kapal Penangkap Ikan; \r\n14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Kapal Perikanan;\r\n 15. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan; \r\n16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; \r\n17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;\r\n 18. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Nomor 420 Tahun 1994 tentang Petunjuk Operasional bagi Pengawas Kapal;\r\n 19. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Nomor 330 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 330 Tahun 1995 tentang ukuran, lokasi, dan tata cara penangkapan Ikan Napoleon Wrasse;\r\n 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; \r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar \r\n 22. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar \r\n \n PERIZINAN USAHA PERIKANAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Perikanan bertujuan untuk mengatur pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar di wilayah tersebut.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan perizinan perikanan. Jenis izin usaha perikanan yang diatur meliputi Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Izin Nelayan Andon (Nelayan Pendatang), dan Izin Pemanfaatan dan Pemasangan Rumpon.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki IUP, kecuali nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang diberikan tanda pencatatan kegiatan.
Untuk memperoleh IUP, perusahaan perikanan wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha, laporan keuangan dan pajak, NPWP, akta pendirian, data personalia perusahaan, pernyataan kesanggupan pungutan perikanan, UKL/UPL/AMDAL (bagi usaha pembudidaya ikan), dan rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan.
Perusahaan perikanan yang telah memperoleh IUP wajib memiliki SPI untuk setiap kapal yang dipergunakan untuk penangkapan ikan dan SIKPI untuk setiap kapal yang dipergunakan untuk pengangkutan ikan.
Nelayan Andon wajib memiliki izin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Selayar, kecuali yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 5 GT atau mesin berkekuatan tidak lebih dari 15 DK.
Perorangan atau perusahaan yang akan memasang rumpon wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan terkait usaha perikanan, seperti penggunaan bahan dan alat yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan, pembudidayaan ikan di atas tanah selebar minimal 200 meter dari pantai dan 10 meter dari sungai, pemasangan alat tangkap ikan yang menetap pada alur lalu lintas pelayaran, dan penggunaan jenis trowl dan sejenisnya di semua jalur penangkapan.

","transitional_provisions","1. Izin usaha perikanan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku dengan batas waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. IUP dapat dicabut apabila melakukan perluasan usaha tanpa izin, tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha, tidak melaksanakan ketentuan IUP, memindahtangankan IUP tanpa izin, atau tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 tahun.\n2. SPI dapat dicabut apabila perusahaan tidak melaksanakan ketentuan IUP atau SPI, menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan, tidak lagi menggunakan kapal yang dilengkapi SPI, IUP dicabut, atau perusahaan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan penyidikan yang berkekuatan hukum tetap.\n3. SIKPI dapat dicabut apabila perusahaan tidak melaksanakan ketentuan SIKPI, menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan pengangkutan ikan, atau tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 1 tahun.\n4. Izin Nelayan Andon dicabut atau ditolak kedatangannya apabila tidak mematuhi ketentuan perizinan.\n5. Orang atau badan hukum yang memasang rumpon tidak sesuai ketentuan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Yang tidak menyampaikan laporan pemanfaatan rumpon setiap 6 bulan akan dipanggil 3 kali, dan jika tidak ditindaklanjuti akan dikenakan sanksi pembongkaran rumpon.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 6 OF 2009
CONCERNING
FISHERY BUSINESS LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

Considering:

that the Selayar Islands Regency with a sea area of 9,146.66 km2 and land area of 1,357.03 km, the number of islands as many as 130 and a coastline length of 670 km has considerable potential for marine and fisheries resources.
that in order to utilize, develop, regulate, control and supervise efforts to improve community welfare, it is deemed necessary to regulate Fishery Business through Licensing;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of the Selayar Islands Regency concerning Fishery Business Licensing.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3d22d40-3017-4a85-910f-5a6c45ac90f8","actionData","errors"]