[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3d01db0-0071-43f2-8f8c-00d4c30309e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-06-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan; bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka perlu melakukan pengaturan terhadap pengelolaan air tanah dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Pengelolaan Air Tanah; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 \n Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14\r\nTahun 2008 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan, Fungsi Dan Ruang Lingkup; Wewenangn dan Tanggungjawab; Inventarisasi; Peruntukan Pemanfaatan Air Tanah; Izin Pengoboran Dan Pengambilan Air Tanah; Izin Usaha Perusahaan Pengoboran Air Tanah Dan Izin Juru Bor; Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Air Tanah; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap berlangsung sesuai tuntutan pembangunan berkelanjutan, serta untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah, termasuk mengatur, membina, mengembangkan, melakukan inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, peruntukan, pemanfaatan air tanah, menerbitkan berbagai izin (eksplorasi, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan mata air, usaha perusahaan pengeboran air tanah, dan juru bor), serta melakukan penertiban, pengawasan, dan pengendalian atas pengambilan air tanah.

Peraturan ini mengatur inventarisasi air tanah, yang meliputi pengumpulan data, pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi data air tanah. Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah adalah air minum, air untuk rumah tangga, peternakan dan pertanian sederhana, industri, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan, dan kepentingan lainnya. Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, dan pengambilan air tanah/mata air wajib mendapatkan izin, kecuali untuk keperluan rumah tangga, perkebunan rakyat, dan kepentingan sosial.

Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dan juru bor yang memiliki Surat Izin Juru Bor (SIJB). Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah, termasuk pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan air tanah, penertiban terhadap pengeboran dan pengambilan air tanah tanpa izin, serta penertiban terhadap perusahaan pengeboran air tanah tanpa izin.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin pengambilan atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan air tanah yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.\n3. Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 17 juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air TanahPencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/17116/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-11-tahun-2016","e2100369-bd8b-40f2-97b1-1e55b6156481","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the regulation of groundwater management is intended to maintain the existence of groundwater as a water resource, so that the sustainability of natural resources and the environment can continue in accordance with the demands of sustainable development;
that groundwater management needs to be directed to pay attention to social functions, the environment, and the interests of inter-sectoral development in harmony, so as to overcome the imbalance between groundwater availability which tends to decrease and increasing water needs;
that with the enactment of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, it is necessary to regulate the management of groundwater in the Hulu Sungai Utara Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3d01db0-0071-43f2-8f8c-00d4c30309e7","actionData","errors"]