[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3ccda7b-ea3d-42d4-87a5-d65e935e62c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

wilayah - zonasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendayagunakan sumbe rdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan kebijakan\r\npengelolaan secara berkelanjutan dan terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan secara\r\nberkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan pelestarian sumberdaya wilayah pesisir\r\ndan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk memberikan arahan pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatu kawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka Pemerintah Kabupaten Berau perlu memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.17 Tahun 1985; UU No.5 Tahun 1990; UU No.5 Tahun 1992; UU No.5 Tahun 1994; UU No.6 Tahun 1996; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.16 Tahun 2006; UU No.24 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; PP No.82 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 2012; Perda Kabupaten Berau No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Berau No.4 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Azas, Tujuan, dan Sasaran, Ruang Lingkup dan Jangka Waktu, Wilayah Perencanaan Zonasi, Katalog Informasi Sumber Daya Pesisir, Satuan Paket Sumber Daya Pesisir, Pengembangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat, Pengendalian Pemanfaatan Zona, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014. \n Peraturan yang Diubah: UU No.41 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2007. \n Peraturan yang akan diatur: Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. \n 22 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau bertujuan untuk memberikan arahan pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan perlu dikelola secara berkelanjutan dan terpadu.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk:

Penetapan wilayah perencanaan zonasi yang meliputi kecamatan pesisir dan pulau kecil.
Penyediaan katalog informasi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pengembangan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan pertimbangan ekologis, penggunaan lahan, kebijakan sektor perikanan, serta sosial ekonomi budaya.
Penetapan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, termasuk pengembangan kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum (perikanan tangkap, budidaya perairan, kehutanan, perkebunan, permukiman, pertanian, wisata, industri, dan pelabuhan).
Pengaturan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pengendalian pemanfaatan zona melalui pengawasan, penertiban, dan larangan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap pemanfaatan zona.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar pemanfaatan zona sebagimana di atur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.\n3. Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BERAU
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2014
CONCERNING
ZONING PLAN FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS
BERAU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

Considering:

that the coastal area as a transition zone between land and sea ecosystems in Berau Regency is a gift and grace of God Almighty which has a diversity of potential biological and non-biological natural resources, so that it can provide optimal benefits for the development of the economy, socio-culture of the community, which can be used to support improving the welfare of the community, especially the coastal community;
that in order to utilize the resources of coastal areas and small islands, management policies must be carried out in a sustainable and integrated manner, in order to create a balance in supporting sustainable development with efforts to utilize, develop, protect and preserve

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3ccda7b-ea3d-42d4-87a5-d65e935e62c1","actionData","errors"]