[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3bc7fd0-e421-4ac7-b992-d05297b77da0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-04-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Surat Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SURAT-IZIN-USAHA-PERDAGANGAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No.2 Seri C 2007
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;\r\nDengan semakin meningkatnya usaha–usaha yang bergerak di bidang perdagangan, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha–usaha dimaksud, perlu pengaturan perizinannya. \n Dasar hukum UU No. 3 Thn 1982; UU No. 5 Thn 1984; UU No. 9 Thn 1995; UU No. 34 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; UU No.25 Thn 2000; UU No. 66 Thn 2001; Perda Kab. Bangka Barat No. 3 Thn 2005. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; Nama,Objek, Subjek dan Golongan Retribusi; Berakhirnya Surat Izin Usaha Perdaganan; Besarnya Tarif Retribusi; Penggolongan Klasifikasi SIUP; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif; Wilayah Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Pembinaan dan Pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam usaha perdagangan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha-usaha perdagangan yang semakin meningkat.

Ketentuan Substansial:

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Kabupaten Bangka Barat diwajibkan memiliki SIUP dari Bupati. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Terdapat pengecualian kewajiban memperoleh SIUP untuk cabang/perwakilan perusahaan yang menggunakan SIUP kantor pusat dan perusahaan kecil perorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, perusahaan yang dikecualikan dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki.

Peraturan ini juga mengatur tentang berakhirnya SIUP, yang dapat terjadi apabila SIUP diperoleh berdasarkan data tidak benar, perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan usaha, perusahaan dijatuhi hukuman terkait pelanggaran HAKI atau tindak pidana lainnya, perusahaan tidak melakukan pendaftaran ulang atau tidak membayar retribusi, memindahtangankan izin tanpa izin tertulis, atau tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

Peraturan ini juga mengatur tentang jenis-jenis SIUP (SIUP Kecil, Menengah, Besar, dan Perseroan Terbuka) dan besaran tarif retribusi untuk masing-masing jenis SIUP. Penggolongan klasifikasi SIUP didasarkan pada modal kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya. Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF WEST BANGKA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 3 OF 2007
ON
TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to implement a real, dynamic, harmonious and responsible Regional Autonomy with the emphasis on the Regency/City in accordance with Law Number 32 of 2004 on Regional Government, the issuance of Trading Business License becomes the authority of the Regency Government;
that with the increasing number of businesses engaged in the field of trade, in order to foster, supervise and control these businesses, it is necessary to regulate their licensing;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Trading Business License;

Bearing in Mind :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3bc7fd0-e421-4ac7-b992-d05297b77da0","actionData","errors"]