[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3b99888-ebdd-4a8a-9cd7-dadbdcc1c925","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pagar Alam","place_of_enactment","Pagar Alam","theme","Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyerahan-prasarana sarana dan utilitas-perumahan permukiman
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2023/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa daJam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, Mengingat sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan oleh perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Kota dan untuk mewujudkan tertib administrasi daJam pengelolaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utililas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 8 Tahun 2001; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009. \n Dalam peraturan ini adalah Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan prasarana sarana dan utilitas, persyaratan penyerahan, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan, pemanfaatan dan pengelolaan, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023 ini mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman dari perorangan atau pengembang kepada Pemerintah Kota. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan dan permukiman serta mewujudkan tertib administrasi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman. Prinsip penyerahan dan pengelolaan PSU meliputi keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan.

Peraturan ini mengatur jenis perumahan dan permukiman (perumahan tidak bersusun dan rumah susun) serta kelengkapan PSU yang meliputi prasarana (jaringan jalan, drainase, tempat sampah), sarana (perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, parkir), dan utilitas (jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, penerangan jalan umum). Perorangan atau pengembang wajib menyerahkan PSU yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Kota sesuai rencana tapak (site plan) yang disetujui.

Peraturan ini juga mengatur jangka waktu dan tahapan penyerahan, kriteria penyerahan, persyaratan penyerahan (umum, teknis, administrasi), pembentukan Tim Verifikasi oleh Wali Kota untuk memproses penyerahan, tata cara penyerahan (persiapan, pelaksanaan, pasca penyerahan), pemanfaatan dan pengelolaan PSU yang telah diserahkan sebagai Barang Milik Daerah, peran serta masyarakat dalam pengawasan, pelaporan oleh Wali Kota kepada Gubernur, pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota, serta pembiayaan pemeliharaan PSU.

","transitional_provisions","1. Perorangan dan/atau Pengembang yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang telah melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman, wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perorangan dan/atau Pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Wali Kota menugaskan PD yang membidangi aset daerah untuk memproses pengalihan kepemilikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman tersebut.","sanctions","1. Perorangan dan/atau Pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:\n a. Peringatan tertulis;\n b. Penghentian sementara kegiatan; atau\n c. Pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAGAR ALAM
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAGAR ALAM CITY
NUMBER 5 OF 2023
ABOUT
TRANSFER OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES OF HOUSING
AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAGAR ALAM,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to sustain the management of infrastructure, facilities and utilities in housing and settlement areas, it is necessary to transfer some infrastructure, facilities and utilities in housing areas by individuals and/or developers to the City Government and to realize orderly administration in the management and transfer of Infrastructure, Facilities and Utilities in housing and settlement areas, it is necessary to have regulations regarding the management and transfer of Infrastructure, Facilities and Utilities stipulated by Regional Regulation;
that as a follow-up to the provisions of Article 18 letter b of Law Number 1 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3b99888-ebdd-4a8a-9cd7-dadbdcc1c925","actionData","errors"]