Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2016 Tahun 2016

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tujuan pembentukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara transparan, terintegrasi, dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan ULP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Ketentuan Substansial:

• ULP berkedudukan di Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM.
• Menteri menetapkan PNS di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dapat menjadi anggota ULP.
• ULP bertanggung jawab kepada Menteri.
• Tugas ULP meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyebarluasan strategi pengadaan, pembinaan SDM, dan pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement).
• ULP berwenang memimpin dan mengawasi kegiatan Pokja ULP, mengusulkan sanksi Daftar Hitam bagi penyedia yang melakukan pelanggaran, dan memberikan sanksi administratif.
• Struktur organisasi ULP terdiri dari Kepala ULP, Sekretaris ULP, Pokja ULP, dan Staf Pendukung.

Peraturan ini juga mengatur tugas dan kewenangan masing-masing bagian dalam struktur organisasi ULP, termasuk Kepala ULP, Sekretaris ULP, Pokja ULP, dan Staf Pendukung (Bidang Teknis dan Bidang Administrasi dan Umum).

(-)

(-)