[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3a42927-c1bb-4067-93b1-5af1cd3f8a80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perekonomian
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2019/NO.15: TLD NO. 207
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan
ABSTRAK:	\n \n Sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial dapat tercapai salah satunya dengan mewujudkannya kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sumber daya ekonomi yang ada di Kabupaten Kutai Barat; dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Barat perlu mengatur Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan; Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu membuat suatu landasan hukum yang memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Kutai Barat; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan. \n Dasar Hukum: UUD 1945 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. \n Kegiatan Usaha ekonomi kerakyatan adalah segala usaha ekonomi yang dikelola secara sadar oleh perorangan, kelompok dan badan usaha baik skala kecil, menengah dan besar yang berorientasi dari, oleh dan untuk rakyat, Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Potensi daerah, Pemanfaatan potensi daerah, Penyelenggaraan ekonomi kerakyatan, Kewenangan dan tangung jawab, Hak dan kewajiban, Pelaku dan penggiat usaha, Iklim usaha, Permodalan dan penjaminan kredit, Pembinaan dan pendampingan, Peluang pasar, dan Pengawasan dan evaluasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk membangun sistem ekonomi berbasis kekuatan ekonomi rakyat di daerah, mengelola sumber daya ekonomi secara swadaya, mewujudkan kedaulatan masyarakat daerah dalam bidang ekonomi, dan memperkuat keberadaan UKM untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat daerah. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai perekonomian berbasis kerakyatan, mengatur pengelolaan sumber daya alam, melakukan pembinaan dan pengembangan, serta bertanggung jawab mengembangkan sistem nilai dan etos kerja yang berorientasi pada produktivitas dan efisiensi. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi musyawarah antara masyarakat adat dengan pelaku usaha ekonomi dan menyelenggarakan pelayanan perizinan yang memudahkan pengembangan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

Peraturan ini mengatur pemanfaatan potensi daerah, termasuk sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat adat dengan persetujuan Pemerintah Daerah dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan melalui penguatan institusi masyarakat adat, pemberdayaan kewirausahaan kelompok pengusaha produk lokal, penggalangan kemitraan, dan pendampingan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat. Setiap pelaku usaha ekonomi berhak melakukan kegiatan usaha, kerjasama yang saling menguntungkan, dan memperoleh informasi, serta wajib memperhatikan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha yang didukung oleh pendanaan, informasi, perizinan, prasarana/sarana, perlindungan usaha, regulasi, dan debirokratisasi. Permodalan untuk kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar, serta sumber daya alam dan hak atas tanah yang dikuasai masyarakat. Pemerintah Daerah dan lembaga non-pemerintah dapat menjadi lembaga penjamin kredit. Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha skala besar. Pemerintah daerah atau pelaku usaha ekonomi berskala besar melakukan identifikasi peluang pasar lokal, regional dan nasional untuk memperluas pasar. Pemerintah Daerah dan lembaga non-pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

","transitional_provisions","1. Pelaku ekonomi berskala besar dan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan usaha dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 15 OF 2019
CONCERNING
ORGANIZATION OF PEOPLE'S ECONOMY

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

Considering:

that the Indonesian national economic system is aimed at social welfare can be achieved, one of which is by realizing community independence through optimizing economic resources in West Kutai Regency;
that in order to empower the economy to improve the welfare of the community, especially the people of West Kutai Regency, it is necessary to regulate the Implementation of the People's Economy;
that the West Kutai Regency Government needs to create a legal basis that provides certainty and legal protection for the Implementation of the People's Economy in West Kutai Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3a42927-c1bb-4067-93b1-5af1cd3f8a80","actionData","errors"]