[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a39b66fa-474d-49e6-a26a-3f830984c055","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD No.7/2008
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa agar ketentuan mengenai pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang KETENTUAN UMUM; PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA; MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA; BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA; NETRALITAS PERANGKAT DESA LAINNYA; LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA LAINNYA; PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA; PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA LAINNYA; TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA LAINNYA; CUTI PERANGKAT DESA LAINNYA; MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2008. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 34).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 menjadi tidak sesuai lagi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengangkatan Sekretaris Desa yang harus diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan pendidikan, pengetahuan teknis pemerintahan, kemampuan administrasi, pengalaman di bidang keuangan dan perencanaan, serta pemahaman sosial budaya setempat.
Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya (Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Kepala Dusun) yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
Persyaratan bagi calon Perangkat Desa Lainnya, termasuk ketaqwaan, kesetiaan kepada negara, pendidikan minimal SLTP, usia minimal 20 tahun, kesehatan jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum pidana, tidak dicabut hak pilihnya, terdaftar sebagai penduduk desa, dan bersedia tidak mengundurkan diri.
Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa, dengan keanggotaan dari unsur BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
Tugas dan wewenang Panitia, termasuk pengumuman kekosongan jabatan, penyusunan tata tertib, pendaftaran calon, penyaringan administrasi, pembentukan Tim Penguji, penetapan nilai pengabdian, pengumuman hasil ujian, dan pengusulan pengangkatan calon kepada Kepala Desa.
Mekanisme pencalonan, ujian, dan penetapan calon Perangkat Desa Lainnya.
Pelantikan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk, dengan pengambilan sumpah/janji.
Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir pada usia 60 tahun.
Netralitas Perangkat Desa Lainnya terhadap partai politik.
Larangan bagi Perangkat Desa Lainnya untuk melakukan tindakan yang merugikan pemerintah desa, masyarakat, atau pemerintah daerah.
Pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena alasan tertentu.

","transitional_provisions","Perangkat Desa Lainnya yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas secara terus-menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PURWOREJO REGENCY GOVERNMENT
PURWOREJO REGENCY REGULATION
NUMBER 7 YEAR 2008
CONCERNING
PROCEDURES FOR CANDIDACY, APPOINTMENT, ENACTMENT
AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide guidelines and a legal basis for the candidacy, appointment, enactment and dismissal of Village Apparatus, Purworejo Regency Regulation Number 8 of 2004 concerning Procedures for Candidacy, Appointment and Dismissal of Village Apparatus has been issued;
that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, Purworejo Regency Regulation Number 8 of 2004 concerning Procedures for Candidacy, Appointment and Dismissal of Village Apparatus is no longer in accordance with the prevailing laws and regulations, so it needs to be reviewed and adjusted;
that in order for the provisions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a39b66fa-474d-49e6-a26a-3f830984c055","actionData","errors"]