[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3907b13-fd55-47cc-9c8e-2125aec6fe93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 25 Tahun 2008","number","25","year","2008","published_date","2008-08-06","effective_date","2008-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nias Selatan","place_of_enactment","Teluk Dalam","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2008/No. 26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang mengatur retribusi Pelayanan Kesehatan sebelumnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menggali sumber keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pelayanan kesehatan.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

Tarif retribusi kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi serta pembinaan. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Wajib retribusi memiliki kewajiban untuk membayar retribusi yang terutang.
Wajib retribusi berhak mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB kepada Bupati Nias Selatan atau pejabat yang ditunjuk.
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.

Kewenangan Pemerintah Daerah:

Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan.
Bupati Nias Selatan berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
Bupati berwenang mengatur tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.\n2. Dalam hal wajib pajak retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setipa bulan dihitung dari saat retribusi terutang dan besarnya retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SOUTH NIAS REGENCY
NUMBER: 26
SERIES C

REGIONAL REGULATION OF SOUTH NIAS REGENCY
NUMBER 25 OF 2008
CONCERNING
HEALTH SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH NIAS,

Considering:

that in order to implement broad, real, and responsible Regional Autonomy, the Regional Government must be able to explore its own financial resources so that it can provide sources of financing for the implementation of Government and Development;
that the management of Health Services is a potential source of income to increase Regional Original Income;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Health Service Charges;

In View of:

Law Number 23 of 1992 concerning Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 100, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3495);
Law Number 18 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3907b13-fd55-47cc-9c8e-2125aec6fe93","actionData","errors"]