[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a388f114-8a50-4fab-b1b3-b4ebdc32dedc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 09 Tahun 2011","number","09","year","2011","published_date","2011-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tangerang","place_of_enactment","Tigaraksa","theme","Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2011/NO.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; \r\n b. bahwa peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; \n 1.UU No. 08 tahun 1974;2.UU No.20 tahun 2003;3.UU No.12 tahun 2011;4.UU No.32 tahun 2004;5.UU No.33 tahun 2004;6.UU No.14 tahun 2005;7. PP No.38 tahun 2003;8.PP No.19 tahun 2005;9.PP No.38 tahun 2007;10.PP No.55 tahun 2005\r\n;11.PP No. 74 tahun 2008;12.PP No. 47 tahun 2008;13.PP No. 48 tahun 2010\r\n;14.PP No. 17 tahun 2010 \n 1.ketentuan umum;2.pengelolaan pendidikan;3.penyelengaraan pendidikan formal;4.penyelenggaraan pendidikan non formal;5.penyelenggaraan pendidikan informal;6.penyelenggaraan pendidikan jarak jauh;7.penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;8.satuan pendidikan bertaraf internasional\r\n;9.satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;10.hak dan kewajiban peserta didik;11.pendidikan agama;12.pendidikan keagamaan;13.pendidik dan tenaga kependidikan;14.pendirian,penggabungan,perubahan, dan penutupan satuan atau program pendidikan;15.wajib belajar;16.pendanaan pendidikan;17.peran serta masyarakat;18.pengawasan;19.sanksi;20.ketentuan peralihan;21.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 82 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1704).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Tujuannya adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan. Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan atau program pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan yang dituangkan dalam berbagai rencana dan peraturan. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi semua pihak terkait pendidikan di daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk pelaksanaan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Peraturan ini juga mengatur standar pelayanan minimal, penjaminan mutu pendidikan, pembinaan peserta didik berpotensi, serta pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, diatur pula penyelenggaraan pendidikan formal (anak usia dini, dasar, menengah), nonformal, informal, jarak jauh, khusus, layanan khusus, bertaraf internasional, dan berbasis keunggulan lokal. Hak dan kewajiban peserta didik, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pendirian satuan pendidikan, wajib belajar, pendanaan, peran serta masyarakat, pengawasan, dan sanksi juga diatur dalam peraturan ini.","transitional_provisions","1. Satuan pendidikan yang dinyatakan oleh pendirinya sebagai sekolah internasional sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan menjadi:\na. satuan pendidikan kategori standar atau katagori mandiri sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang standar nasional pendidikan;\nb. satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; atau\nc. satuan pendidikan bertaraf internasional.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1704), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemerintah daerah dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin.\n2. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan.\n3. Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab dan/atau kewajibannya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANGERANG REGENCY
NUMBER 09
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF TANGERANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF EDUCATION
IN TANGERANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANGERANG,

Considering :

that the education system must be able to guarantee equal opportunity in education, quality improvement, as well as relevance and efficiency of education management to face challenges in accordance with the demands of changes in regional, national and global life, so it is necessary to carry out renewal in a planned, directed and sustainable manner;
that Regional Regulation of Tangerang Regency Number 17 of 2004 concerning the Implementation of Education in Tangerang Regency is not in accordance with the needs and development of circumstances;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a388f114-8a50-4fab-b1b3-b4ebdc32dedc","actionData","errors"]