[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3791da9-0c75-470d-a561-8d26cd775860","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa","place_of_enactment","Sumbawa","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah - Penanaman Modal dan Investasi
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2023 (9): 12 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan\r\nUsaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah;\r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang\r\nHibah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilakukan dalam rangka penugasan\r\nPemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan dukungan pendanaan yang dapat berupa hibah\r\ndari Pemerintah Pusat yang diteruskan dan/ atau dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik\r\nDaerah;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik\r\nDaerah Tahun Anggaran 2021-2025 belum mengatur ketentuan mengenai penyertaan modal daerah berupa\r\nbarang milik daerah dan penyertaan modal daerah berupa uang bersumber dari pihak ketiga yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penyertaan modal daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa hibah dari Pemerintah Pusat yang diteruskan dan/ atau dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu diubah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nPenyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\nNomor 6 Tahun 2023;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022. \n Mengubah antara lain tentang:\r\n1. ketentuan umum;\r\n2. peruntukan penyertaan modal;\r\n3. jumlah penyertaan modal;\r\n4. besaran penambahan modal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 699).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi terkait penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah dan hibah daerah, serta penyesuaian terhadap perubahan nama atau bentuk badan hukum BUMD. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD didukung dengan pendanaan yang dapat berupa investasi langsung, subsidi, pemberian pinjaman, dan/atau hibah. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat dapat diteruskan dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMD. Besaran penyertaan modal yang akan ditambahkan kepada BUMD mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp96.000.000.000,00. Penyertaan modal daerah berupa hibah dari Pemerintah Pusat kepada BUMD diberikan kepada BUMD lembaga keuangan bank, yaitu PT. Bank NTB Syariah atau PT. BPR NTB (Perseroda).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Sumbawa No. 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Sadan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/273474/perda-kab-sumbawa-no-2-tahun-2022","52ac32b9-0acb-4546-a5bc-425f65c4ef06","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMBAWA
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SUMBAWA REGENCY
NUMBER 9 OF 2023
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2022 ABOUT
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION TO REGIONAL OWNED ENTERPRISES
FISCAL YEAR 2021-2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMBAWA,

Considering:

that based on the provisions of Article 333 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Article 21 paragraph (2) of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, regional capital participation can be in the form of money and regional assets;
that in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (1) letter c and Article 108 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, Article 6 paragraph (2) of Government Regulation Number 2 of 2012 concerning Regional Grants, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3791da9-0c75-470d-a561-8d26cd775860","actionData","errors"]