[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a3670976-4efd-438b-ad49-5bbb7c5e8201","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2003","number","10","year","2003","published_date","2003-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Retribusi Jasa Ketatausahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2003/NO.49
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Ketatausahaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2003. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan bertujuan untuk mengatur pungutan retribusi atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Latar belakangnya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menggali potensi sumber pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Jasa Ketatausahaan dipungut atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh instansi Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan badan hukum.
Golongan Retribusi: Retribusi Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan.
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi: Tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh berbagai instansi seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Dinas Koperasi dan PKM, Dinas Pasar, Dinas Perindag, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Badan Kesbang Linmas, BAPPEDA, dan Distrik. Besaran tarif bervariasi untuk setiap jenis pelayanan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.
Masa Retribusi: Masa retribusi adalah jangka waktu pada saat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.
Retribusi Terutang: Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak Membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap Bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT
JAYAPURA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 10 OF 2003
CONCERNING
ADMINISTRATIVE SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

Considering:

that Administration is a process of Government activities in order to support the Implementation of Government, Implementation of Development and Service to the community;
that services to the community provided by the Government can be in the form of Administrative Service Activities to Individuals or Business Entities;
that the Paradigm of Broad, Real and Responsible Regional Autonomy has given authority to the Regions to regulate and manage their own households by exploring the Potential Sources of Regional Revenue, through the Imposition of Administrative Service Charges by taking into account the principle of justice for the community;
that for the purposes of letters a, b and c above, it is necessary to regulate and stipulate by Jayapura

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a3670976-4efd-438b-ad49-5bbb7c5e8201","actionData","errors"]