[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a34d850b-c884-403f-8da0-5af82759acdc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-02-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Politeknik Pengayoman Indonesia
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 9, BN 2025 (130) : 18 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan nasional dan global di bidang hukum, perlu dilakukan pembaruan pendidikan dan peningkatan kualitas aparatur Kementerian Hukum secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui penyatuan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; PP Nomor 57 Tahun 2022; Perpres Nomor 155 Tahun 2024; Permen Dikbud Nomor 139 Tahun 2014; dan Permenkum Nomor 1 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Poltekpin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Pembinaan teknis akademik Poltekpin dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Pembinaan teknis operasional, administratif, dan fungsional Poltekpin dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Poltekpin mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 467), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 17 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 18 dan lampiran hlm 19 s.d. 21) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 467).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Latar belakang pembentukan Poltekpin adalah untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan nasional dan global di bidang hukum melalui pembaruan pendidikan dan peningkatan kualitas aparatur Kementerian Hukum. Tujuan penyatuan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi Poltekpin adalah untuk menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Poltekpin bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekpin menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti penyusunan rencana dan program pendidikan, penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi di bidang hukum, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan internal, pembinaan Sivitas Akademika, pengelolaan sarana dan prasarana penunjang, pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, kerja sama, keuangan, umum, dan barang milik negara, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Organisasi Poltekpin terdiri atas Senat, Pemimpin (Direktur dan Wakil Direktur), Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pertimbangan. Unsur organisasi di bawah pemimpin meliputi unsur pelaksana akademik (jurusan dan pusat penelitian), pelaksana administrasi (bagian keuangan dan umum, bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama), penjaminan mutu (pusat penjaminan mutu), dan penunjang akademik (unit penunjang akademik seperti perpustakaan, laboratorium, dan lainnya).

","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Dalam hal pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini telah diangkat:\n a. pejabat yang diangkat berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan berakhir masa jabatannya;\n b. segala tugas dan fungsi yang belum selesai dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya diselesaikan oleh pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;\n c. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum selesai ditetapkan oleh Direktur setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenkumham No. 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298128/permenkumham-no-17-tahun-2024","b2902d83-f7a3-4e6d-b4e3-fe5d6d64a746","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2025
on
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF THE INDONESIAN CORRECTIONAL POLYTECHNIC

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to face the challenges of changes in national and global life in the legal field, it is necessary to update education and improve the quality of the Ministry of Law apparatus in a planned, directed and sustainable manner through the unification of the Correctional Science Polytechnic and the Immigration Polytechnic into the Indonesian Correctional Polytechnic;
that the unification of the Correctional Science Polytechnic and the Immigration Polytechnic into the Indonesian Correctional Polytechnic aims to carry out the Tri Dharma Perguruan Tinggi function;
that the unification of the Correctional Science

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a34d850b-c884-403f-8da0-5af82759acdc","actionData","errors"]