[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a33f882b-9d50-46c3-9e56-344773157c9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_102":-5,"_103":-5,"_104":-5,"_105":-5,"_106":-5,"_107":-5,"_108":-5,"_109":-5,"_110":-5,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024","number","41","year","2024","published_date","2024-12-24","effective_date","2024-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Lembaga Keuangan Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembagakeuangan
2024
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 41, BN.2024 (54/185 hlm)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Lembaga Keuangan Mikro
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2),\r\nPasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, Pasal\r\n16 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 27,\r\nPasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat\r\n(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga\r\nKeuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan\r\nPenguatan Sektor Keuangan dan Pasal 252 ayat (4), Pasal\r\n269, dan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun\r\n2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor\r\nKeuangan, serta untuk mendukung perkembangan industri\r\ndan kebutuhan hukum terhadap industri lembaga keuangan\r\nmikro sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas\r\nJasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan\r\nUsaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro,\r\nPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha\r\nLembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Otoritas Jasa\r\nKeuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan\r\ndan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang\r\nLembaga Keuangan Mikro; \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk badan hukum, kepemilikan, nama dan permodalan, perizinan usaha, konversi lembaga keuangan mikro, sumber daya manusia, penilaian kemampuan dan kepatutan, kantor cabang, perubahan cakupan wilayah usaha, transformasi LKM, perubaan kelembagaan, penggabungan dan peleburan, asosiasi, pencabutan izin usaha dan pembubaran LKM, kegiatan usaha, larangan, sumber pendanaan, akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pedanaan berdasarkan prinsip syariah, tingkat kesehatan LKM, penempatan kelebihan dana, tata cara memperoleh informasi tentang penyipaman dan simpanan pada LKM, laporan keuangan, rencana bisnis, perlindungan konsumen dan masyarakat, strategi anti fraud, penetapan status pengawasan, laporan atas pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan\r\nPengawasan Lembaga Keuangan Mikro\r\nb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan\r\nKelembagaan Lembaga Keuangan Mikro\r\nc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha\r\nLembaga Keuangan Mikro \n 185 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta memenuhi kebutuhan hukum dalam pengawasan dan pembinaan sektor tersebut. LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman, pembiayaan, pengelolaan simpanan, maupun jasa konsultasi usaha dengan prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM dapat berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas, dengan batasan kepemilikan yang ketat, di mana untuk perseroan terbatas, minimal 60% saham harus dimiliki oleh pemerintah daerah atau badan usaha milik desa. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai perizinan usaha, baik melalui setoran modal tunai maupun nontunai, serta menetapkan persyaratan permodalan minimum berdasarkan cakupan wilayah usaha (desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota). Selain itu, POJK ini menetapkan standar tata kelola sumber daya manusia, termasuk persyaratan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban bagi LKM untuk terdaftar dalam asosiasi. Pengaturan juga mencakup mekanisme konversi LKM konvensional menjadi LKM Syariah, transformasi LKM menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau BPR Syariah jika memenuhi kriteria tertentu, serta prosedur penggabungan, peleburan, dan likuidasi. Aspek operasional seperti penyaluran pinjaman/pembiayaan, pengelolaan simpanan, penilaian tingkat kesehatan, dan pelaporan keuangan juga diatur secara komprehensif untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan LKM terhadap prinsip kehati-hatian.","transitional_provisions","1. Izin usaha LKM yang diterbitkan sebelum peraturan ini tetap berlaku. 2. Permohonan perizinan yang sedang diproses saat peraturan ini berlaku akan diproses sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2021. 3. OJK akan menetapkan skala usaha LKM pertama kali paling lambat 28 Februari 2025 berdasarkan laporan keuangan Desember 2024. 4. Perjanjian pinjaman yang sudah ada tetap berlaku hingga berakhir. 5. Terdapat masa transisi selama 3 tahun bagi LKM untuk memenuhi kewajiban seperti larangan rangkap jabatan, jumlah direksi, penilaian kualitas pinjaman, dan penyusunan rencana bisnis. 6. Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala bagi LKM skala usaha kecil dan menengah memiliki tahapan implementasi hingga tahun 2028.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian/penggantian Direksi, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau denda administratif. 2. Sanksi denda administratif dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00. 3. OJK berwenang menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan, melakukan penilaian kembali pihak utama, dan mencatat rekam jejak pihak terkait dalam sistem elektronik OJK. 4. Sanksi denda keterlambatan pelaporan keuangan bagi LKM skala usaha kecil, menengah, dan besar dihitung per hari keterlambatan dengan batas maksimum tertentu.","revokes",[93,98,100],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro",{"_94":101,"_96":97},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 41 OF 2024
ON
MICRO FINANCE INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Considering :

that to implement the provisions of Article 7 paragraph (2), Article 9 paragraph (3), Article 10, Article 11 paragraph (2), Article 15, Article 16 paragraph (2), Article 22 paragraph (2), Article 23 paragraph (4), Article 27, Article 28 paragraph (2), Article 30 paragraph (2), Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a33f882b-9d50-46c3-9e56-344773157c9f","actionData","errors"]