[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a328a0fc-0b84-438b-8531-d2f9890ffaaa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020 - 2040","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2019-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020 - 2040","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020 - 2040
2020
Qanun NO. 1, LA.2020/NO.1
Qanun TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020 - 2040
ABSTRAK:	\n \n - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;\r\n-\tBahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh memiliki potensi untuk perikanan tangkap, wisata dan perikanan budidaya belum dikelola secara optimal, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang signifikan;\r\n\r\n-\tBahwa untuk mewujdukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu ditetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.\r\n\r\n \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 4 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2013; PP Nomor 68 Tahun 2014; PP Nomor 3 Tahun 2015; PP Nomor 23 Tahun 2015; PP Nomor 46 Tahun 2017; PP Nomor 24 Tahun 2018; PP Nomor 32 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2016; Permen kelautan dan perikanan Nomor 23.PERMENKP/2016; Permendagri Nomor 116 Tahun 2017; Permendagri Nomor 4 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 88 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jangka Waktu dan fungsi, BAB III Lingkup Wilayah, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi, BAB IV Rencana Alokasi Ruang, BAB V Indikasi Program. BAB VI Peraturan Pemanfaatan Ruang, BAB VII Perizinan, Insentif, dan Disinsentif, Serta Arahan Pengenaan Sanksi, BAB VIII Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, BAB XI Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, BAB XII Larangan, BAB XIII Tim Koordinasi Penataan Ruang Aceh, BAB XIV Kerja Sama, BAB XV Penyelesaian Sengketa, BAB XVI Gugatan Perwakilan, BAB XVII Sanksi, BAB XVIII Ketentuan Penyidikan, BAB XIX Ketentuan Pidana, BAB XX Ketentuan Lain-lain, BAB XXI Ketentuan Peralihan, BAB XXII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2019. \n 244 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040 menetapkan kerangka zonasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh.

\r\n

Latar Belakang dan Tujuan:

\r\n

Qanun ini dibuat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, serta untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Qanun ini mengatur berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk:

\r\n

Penetapan jangka waktu RZWP-3-K Aceh selama 20 tahun dan peninjauan kembali setiap 5 tahun.
Penetapan lingkup wilayah yang mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan wilayah laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai.
Penetapan tujuan pengelolaan WP-3-K Aceh, termasuk penanganan degradasi sumber daya alam, kemiskinan, penegakan hukum, pengakuan wilayah kelola masyarakat hukum adat laut, integrasi ruang, pengelolaan perikanan, pemanfaatan potensi sumber daya, pengembangan pariwisata, realisasi investasi, dan pengurangan risiko bencana.
Penetapan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan WP-3-K Aceh.
Rencana alokasi ruang yang meliputi kawasan pemanfaatan umum (KPU), kawasan konservasi (KK), kawasan strategis nasional tertentu (KSNT), dan alur laut (AL).

\r\n

Qanun ini juga mengatur peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, insentif dan disinsentif, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, tim koordinasi penataan ruang Aceh, kerja sama, penyelesaian sengketa, gugatan perwakilan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","Dengan berlakunya Qanun ini:\r\na. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;\r\nb. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini, berlaku ketentuan:\r\n1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;\r\n2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini; dan\r\n3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak yang dilaksanakan sesuai perundang-undangan.\r\nc. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Qanun ini, izin depat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Qanun ini; dan\r\nd. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengar. Qanun ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.","sanctions","Pelanggaran terhadap Qanun ini dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana.\r\n\r\nSanksi administratif meliputi:\r\na. Peringatan tertulis;\r\nb. Penghentian sementara;\r\nc. Denda administratif; dan\r\nd. Pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
THE ZONING PLAN FOR COASTAL AREAS AND
SMALL ISLANDS OF ACEH FOR 2020-2040

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE GOVERNOR OF ACEH,

Considering:

that in order to implement the Memorandum of Understanding between
the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement
(Memorandum of Understanding Between The Government of
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15
August 2005), the Government of the Republic of Indonesia and the Aceh Movement
Merdeka reaffirms their commitment to resolving
the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and
with dignity for all, and the parties are determined to
create conditions so that the Government of the People of Aceh can
be realized through a democratic and fair process within
the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a328a0fc-0b84-438b-8531-d2f9890ffaaa","actionData","errors"]