[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a316eed1-4732-47d9-9d65-7668fd40ccb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai No. 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-05-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mentawai","place_of_enactment","Tuapejat","theme","Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kekayaan sumber daya alam adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang pemanfaatannya dilakukan secara sinergis dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan khususnya wisata selancar maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar. \n Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan \r\n \n Ruang lingkup pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar meliputi,\r\n a. pengelolaan terhadap daya tarik wisata selancar,\r\n pengelola kapal selancar dan pengelola usaha jasa\r\n akomodasi selancar, dan\r\n b. pemanfaatan terhadap daya tarik wisata selancar oleh wisatawan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Latar belakangnya adalah potensi wisata selancar yang terus berkembang, yang memerlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Kewenangan Pemerintah Daerah:** Penetapan nama dan lokasi daya tarik wisata selancar, kapasitas daya dukung, penjaminan kelestarian, pembuatan peraturan daerah, pemberian rekomendasi/izin, penyelesaian konflik, pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan informasi.\n- **Azas:** Kemanfaatan, adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, dan keberlanjutan.\n- **Fungsi:** Menciptakan keteraturan, kepastian, kepuasan, dan menjaga kualitas lingkungan.\n- **Tujuan:** Mendorong investasi, memberikan arah pengelolaan, memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan berusaha, mengoptimalkan pendayagunaan daya tarik wisata selancar, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.\n- **Prinsip:** Menjaga kelestarian lingkungan, mempertimbangkan daya dukung, menjamin eksklusifitas, memberikan kontribusi pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan menjamin keadilan.\n- **Peran Pemerintah Daerah:** Pengawasan, pembinaan, pelayanan, pengkoordinasian, pemberian sanksi, memfasilitasi sengketa, memberikan perlindungan dan kepastian hukum.\n- **Pengelolaan:** Dilakukan oleh pemerintah daerah atau dapat diberikan kepada badan usaha berdasarkan rencana pengelolaan yang memuat zonasi.\n- **Pemanfaatan:** Diatur oleh pemerintah daerah dengan kuota persentase untuk wisatawan akomodasi (50%), kapal (30%), dan lainnya (20%). Wajib mematuhi ketentuan daya dukung.\n- **Retribusi:** Dikenakan kepada wisatawan berdasarkan lama kunjungan.\n- **Sarana Transportasi Kapal Wisata Selancar:** Wajib terdaftar, maksimal membawa 10 peselancar, dan tambat labuh pada mooring buoy.\n- **Usaha Jasa Perjalanan Wisata Selancar:** Wajib terdaftar dan mematuhi ketentuan daya dukung.\n- **Penyedia Jasa Akomodasi:** Harus memperhatikan daya dukung kawasan dan menyediakan fasilitas kebencanaan. Diberlakukan tarif minimum.","transitional_provisions","1. Terhadap pondok wisata yang memiliki fasilitas di bawah pelayanan minimum diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pelarangan beroperasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF THE MENTAWAI ISLANDS
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF THE MENTAWAI ISLANDS REGENCY
NUMBER 2 OF 2015
ABOUT
MANAGEMENT AND UTILIZATION OF
SURFING TOURIST ATTRACTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF THE MENTAWAI ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the wealth of natural resources is a gift from God Almighty whose utilization is carried out synergistically and the results are used for the welfare of the community;
that with the increasing development of the implementation of tourism, especially scuba diving tourism, it is necessary to manage and utilize the surfing tourist attraction;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management and Utilization of Surfing Tourist Attraction;

Remembering:

Law Number 49 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a316eed1-4732-47d9-9d65-7668fd40ccb4","actionData","errors"]