[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a312a518-7230-4696-bc3e-9617873f2d78","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2008","number","9","year","2008","published_date","2008-07-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin","place_of_enactment","Sekayu","theme","Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA-PEMBANGUNAN-JANGKA-PANJANG
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004, dimana perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta menyerap aspirasi masyarakat; Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI dan pengembangan peran dan fungsi DPRD, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2006; Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2006; Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 6 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai program pembangunan daerah; sistematika RPJP; serta pengendalian dan evaluasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 99 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2005-2025. RPJP ini bertujuan untuk memberikan arahan yang terpadu dan efektif dalam pembangunan daerah, dengan visi menjadikan Musi Banyuasin maju, mandiri, dan sejahtera. RPJP mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, partisipasi masyarakat, serta pemerintahan yang adil dan bersih. Arah pembangunan ekonomi meliputi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan investasi, pembangunan industri dan pertanian, serta pengembangan UKM dan koperasi. Pengelolaan sumber daya alam ditekankan pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. RPJP juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan nilai budaya setempat dalam pembangunan. Terakhir, RPJP menggarisbawahi perlunya pemerintahan yang adil, jujur, dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan kepastian hukum.","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan arah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu penyesuaian atau suatu perubahan.\n2. Ketentuan mengenai RPJM daerah yang telah ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam RPJP daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUSI BANYUASIN REGENCY
NUMBER 9 OF 2008
CONCERNING
LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJP)
MUSI BANYUASIN REGENCY, 2005-2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI BANYUASIN,

Considering:

that with the enactment of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System where development planning is systematically, directed, integrated, comprehensive and responsive to change and absorbs the aspirations of the community.
that based on Law 32 of 2004 concerning Regional Government, regional autonomy policies are directed to accelerate the realization of community welfare through improvement, service, empowerment and community participation, as well as increasing regional competitiveness by paying attention to the principles of democracy, equality, justice, privileges and specificities of a region in the Unitary State System of the Republic of Indonesia and the development of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a312a518-7230-4696-bc3e-9617873f2d78","actionData","errors"]