[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a30fd7a1-a3f7-4817-8917-0e2a3032cc46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022","number","28","year","2022","published_date","2022-10-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran - Pendapatan - Belanja - Negara - Tahun Anggaran 2023 - APBN
2022
Undang-undang (UU) NO. 28, LN.2022/No.208, TLN No.6827, jdih.setneg.go.id: 54 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuk undang-undang ini. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan UU Nomor 2 Tahun 2000. \n UU ini mengatur mengenai APBN TA 2023, yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.463.024.911.395.000,00 (dua kuadriliun empat ratus enam puluh tiga triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.061.176.344.456.000,00 (tiga kuadriliun enam puluh satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri atas: anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran TKD. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengelola Dana Bersama Penanggulangan Bencana. \n Lampiran file: 99 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 54 hlm; Penjelasan hlm 55 sd 94; dan lampiran hlm 95 sd 99) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disusun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19 dan menghadapi tantangan ekonomi global. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong reformasi birokrasi serta pengembangan ekonomi hijau. APBN 2023 dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dan inflasi 3,6%. Anggaran ini mencakup pendapatan negara dari perpajakan, PNBP, dan hibah, serta belanja negara yang meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan/atau pengenaan sanksi berdasarkan kinerja anggaran kementerian negara/lembaga, kontribusi terhadap penggunaan produk dalam negeri, dan kinerja pengelolaan PNBP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

\n \n \n

Considering:

that the State Revenue and Expenditure Budget is a manifestation of state financial management which is carried out in an open and accountable manner for the greatest prosperity of the people;
that the State Revenue and Expenditure Budget for the 2023 Fiscal Year is contained in the Law on the State Revenue and Expenditure Budget for the 2023 Fiscal Year which is prepared in accordance with the needs of state administration and the ability to raise state revenue in order to support the realization of a national economy based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency, fairness, sustainability, environmental awareness, independence, and while maintaining a balance of progress and national economic unity;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, and implementing the provisions of Article 23

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a30fd7a1-a3f7-4817-8917-0e2a3032cc46","actionData","errors"]