[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a306293a-9125-483f-97ed-b443a2c18dd4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut","short_title","Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-09-19","effective_date","2017-09-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","738b2f8c-a853-4534-82f1-928a8354bac7","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut","short_name","Perka Bakamla","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Keamanan Laut","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut NO. 1, BN.2017/No.1351, peraturan.go.id: 11 hlm.
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut TENTANG Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan internal yang mengatur Baperjakat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mengatur tentang penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tujuan pembentukan Baperjakat adalah untuk mewujudkan pembinaan karier yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Bakamla.

Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Bakamla) dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Bakamla dalam dan dari Jabatan Struktural eselon III ke bawah, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pelaksana. Selain itu, Baperjakat juga bertugas memberikan pertimbangan dalam pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler dan/atau Kenaikan Pangkat Pilihan, standar kualifikasi khusus, standar kompetensi jabatan, standar prestasi kerja serta standar kesehatan jasmani dan rohani, dan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai di Lingkungan Bakamla yang menduduki Jabatan Struktural eselon I dan II.

Susunan organisasi Baperjakat terdiri dari Ketua (Sekretaris Utama Bakamla), Sekretaris (Kepala Biro yang membidangi kepegawaian), dan Anggota (seluruh pejabat eselon I dan II yang menjadi Kepala Unit Kerja). Sekretaris dibantu oleh Sekretariat. Baperjakat melaksanakan sidang paling sedikit dua kali setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Hasil sidang Baperjakat bersifat rahasia dan dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

BAKAMLA. Implementation of Baperjakat.

REGULATION OF THE HEAD OF THE MARITIME SECURITY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2017
ABOUT
IMPLEMENTATION OF
THE BOARD OF CONSIDERATION FOR POSITIONS AND RANKS
WITHIN THE MARITIME SECURITY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a306293a-9125-483f-97ed-b443a2c18dd4","actionData","errors"]