[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_32":33,"_34":35},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_36":37,"_38":39},"regulationId","a2fad2bd-a064-4890-ab7b-e09fa256f3df","regulationData",{"_40":37,"_41":42,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_63":64,"_65":66,"_70":71,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Ban Secara Wajib","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-01-17","effective_date","2025-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":56,"_59":60,"_61":62},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":64,"_59":67,"_68":69},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[72,75],{"_6":73,"_59":74,"_61":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":76,"_59":77,"_61":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"sectors","location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Ban Secara Wajib","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar-SNI-BAN
2025
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 9, BN.2025 (62)/79 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Ban Secara Wajib
ABSTRAK:	\n \n a.\r\nb.\r\nс.\r\nbahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan\r\nkeselamatan manusia, serta pelestarian fungsi\r\nlingkungan hidup dari penggunaan ban,\r\nmeningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja\r\nindustri ban, serta menciptakan persaingan usaha\r\nyang sehat telah ditetapkan pemberlakuan standar\r\nnasional Indonesia untuk ban secara wajib;\r\nbahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/MIND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar\r\nNasional Indonesia Ban Secara Wajib sudah tidak\r\nsesuai dengan perkembangan standar nasional\r\nIndonesia dan kebijakan di bidang standardisasi\r\nindustri, sehingga perlu diganti;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,\r\nperlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian\r\ntentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia\r\nuntuk Ban Secara Wajib;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 61 Tahun 2024, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PP No. 28 Tahun 2021, PP No. 46 Tahun 2023, Perpres No. 167 Tahun 2024, Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan SNI secara wajib, penilaian kesesuaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/MIND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib\r\nb. ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri\r\nPerindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang\r\nPemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara\r\nWajib \n 79 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perindustrian ini bertujuan untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dari penggunaan ban, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri ban, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Peraturan ini memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, ban sepeda motor, dan ban dalam kendaraan bermotor. SNI yang diberlakukan meliputi SNI 98:2019, SNI 100:2019, SNI 99:2019, SNI 101:2019, dan SNI 6700:2012. Pemberlakuan SNI wajib ini dikecualikan untuk ban yang sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri, digunakan sebagai barang contoh untuk pengujian, atau digunakan untuk keperluan riset dan pengembangan produk. Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan ban wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI. Pemenuhan SNI dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5, yang meliputi audit proses produksi dan pengujian kesesuaian mutu. Sertifikat SNI hanya dapat dimiliki oleh perusahaan industri atau produsen di luar negeri dan berlaku untuk satu lokasi produksi. Perusahaan industri harus memiliki perizinan berusaha di bidang industri, merek sendiri, peralatan produksi dan uji, serta menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016. Produsen di luar negeri harus memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Ban yang telah memenuhi SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.","transitional_provisions","1. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.\n2. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n3. Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n4. Ban yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.\n5. Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.\n6. Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.","revokes",[101,106],{"_102":103,"_104":105},"text","Menteri Perindustrian Nomor 76/MIND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib","link","",{"_102":107,"_104":108,"_40":109},"Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015","https://peraturan.go.id/id/permenperin-no-76-m-ind-per-9-2015-tahun-2015","db4b0c0d-0573-435d-b5e4-6839e3e49807","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
\nNUMBER 9 OF 2025
\nABOUT
\nMANDATORY APPLICATION OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD FOR TIRES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the safety, health, and security of humans, as well as the preservation of environmental functions from the use of tires, improve competitiveness, efficiency, and performance of the tire industry, and create healthy business competition, the mandatory application of Indonesian national standards for tires has been established;
that Regulation of the Minister of Industry Number 76/M-IND/PER/9/2015 concerning the Mandatory Application of Indonesian National Standard for Tires is no longer in accordance with the development of Indonesian national standards and policies

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2fad2bd-a064-4890-ab7b-e09fa256f3df","actionData","errors"]