[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2c6c6b4-f26e-430b-af1d-ba19a8a911e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2018","number","13","year","2018","published_date","2018-11-07","effective_date","2018-11-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara","place_of_enactment","Penajam","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - pertanggungjawaban
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD NO13 tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah jo. Pasal 305 Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan\r\nKeuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka\r\nPertanggungjawabanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017 wajib ditetapkan dengan\r\nPeraturan Daerah;\r\nb. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam\r\nPaser Utara bersama Bupati Penajam Paser Utara telah\r\nmenyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan\r\nGubernur Kalimantan Timur Nomor 903/4955/1888-III/BPKAD\r\ntanggal 17 Oktober 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan\r\nBupati Penajam Paser Utara Tentang Penjabaran\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017;\r\nc. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b,\r\ndilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum\r\ndan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; \n Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No.12 tahun 1994; UU No 21 tahun 1997; UU No 28 tahun 1999; UU No 7 tahun 2002; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Thaun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 25 tahun 2004; UU 33 tahun 2004; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; PP No 20 tahun 2001; PP No 65 tahun 2001; PP No 66 tahun 2001; PP No 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan PP No 21 tahun 2007; PP No 23 tahun 2005; PP No 54 tahun 2005; PP No 55 tahun 2005; PP No 56 tahun 2005; PP No 57 tahun 2005; PP No 58 tahun tahun 2005; PP No 65 tahun 2005; PP No 8 tahun 2006; PP No 71 tahun 2010; Permendagri no 13 tahun 2006; Perda PPU No 8 tahun 2008; Perda PPU No 12 tahun 2009; Perda PPU No 1 tahun 2017; Perda PPU No 20 tahun 2017 \n Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:\r\na. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca;c. Laporan Arus Kas;d. Laporan Operasional;e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 20);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan-laporan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp 992.009.371.676,84 dan belanja serta transfer sebesar Rp 1.012.317.865.373,76, menghasilkan defisit sebesar Rp(20.308.493.696,92). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 55.808.006.636,02 dan pengeluaran sebesar Rp 7.981.675.778,00, sehingga pembiayaan netto adalah Rp 47.826.330.858,02 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah Rp 27.517.837.161,10.

Neraca per 31 Desember 2017 mencatat jumlah aset sebesar Rp 4.037.967.066.939,21, jumlah kewajiban sebesar Rp 512.424.878.440,29, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 3.525.542.188.498,92. Laporan Arus Kas mencatat arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, serta saldo awal dan akhir kas daerah.

Laporan Operasional mencatat pendapatan-LO sebesar Rp 1.050.167.140.899,84 dan beban operasi serta transfer sebesar Rp 1.103.179.176.309,21, menghasilkan surplus/defisit dari operasi sebesar Rp (53.012.035.409,37). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencatat saldo awal, penggunaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Laporan Perubahan Ekuitas mencatat ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Lampiran Peraturan Daerah ini berisi rincian lebih lanjut dari laporan-laporan keuangan tersebut, termasuk ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, serta daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA
THE PROVINCE OF KALIMANTAN TIMUR

REGIONAL REGULATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY
NUMBER 13 OF 2018

TENTANG

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2c6c6b4-f26e-430b-af1d-ba19a8a911e8","actionData","errors"]