[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2c2b8bd-d2b9-4f33-9f9d-721ace4e1070","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro","place_of_enactment","Ondong Siau","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-atas-perda-kabupaten-kepulauan-siau-tagulandang-biaro-nomor-5-tahun-2011-tentang-pajak-daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.SITARO 2020/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n PERDA Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 69 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018. \n Beberapa ketentuan dalam PERDA Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 diubah sebagai berikut: Pasal 1 diubah, Pasal 54 ayat (2) diubah, Pasal 56 ayat (2) diubah, Pasal 57 ayat (1) diubah, Pasal 60 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) diubah, Pasal 67 diubah, Pasal 68 diubah, Pasal 70 diubah, Pasal 72 diubah, Pasal 76 diubah, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020. \n 17 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut mencakup:

Definisi: Pasal 1 diubah untuk memperbarui dan memperjelas definisi istilah-istilah penting seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Pajak Daerah, Badan, Pajak Hotel, Hotel, Pajak Restoran, Restoran, Pajak Hiburan, Hiburan, Pajak Reklame, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Air Tanah, NJOP, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Pemungutan, SPPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Pembukuan, Pemeriksaan, dan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Tata Cara Pemungutan Pajak: Pasal 54 diubah terkait jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.
SPTPD: Pasal 56 diubah terkait penyampaian SPTPD dan pengisian SSPD.
Penerbitan SKPDKB: Pasal 57 diubah terkait penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN serta sanksi administratif yang dikenakan.
Pembayaran Pajak: Pasal 60 diubah terkait pembayaran pajak yang dapat diangsur atau ditunda dengan dikenakan bunga.
Penerbitan STPD: Pasal 63 diubah terkait penerbitan STPD jika terdapat kekurangan pembayaran pajak atau sanksi administratif.
Jatuh Tempo Pembayaran: Pasal 64 diubah terkait tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak.
Pembetulan: Pasal 65 diubah terkait pembetulan kesalahan dalam penerbitan surat-surat pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Keberatan: Pasal 66 diubah terkait pengajuan keberatan terhadap surat ketetapan pajak.
Keputusan Atas Keberatan: Pasal 67 diubah terkait jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan.
Banding: Pasal 68 diubah terkait pengajuan banding ke Pengadilan Pajak.
Pengembalian Kelebihan Pajak: Pasal 70 diubah terkait permohonan pengembalian kelebihan pajak.
Kedaluwarsa Penagihan Pajak: Pasal 72 diubah terkait jangka waktu kedaluwarsa penagihan pajak.
Kerahasiaan Jabatan: Pasal 76 diubah terkait larangan bagi pejabat untuk memberitahukan informasi wajib pajak kepada pihak lain.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIAU TAGULANDANG BIARO ISLANDS
NORTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIAU TAGULANDANG BIARO ISLANDS REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF
SIAU TAGULANDANG BIARO ISLANDS REGENCY
NUMBER 5 OF 2011 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIAU TAGULANDANG BIARO ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 95 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution, Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Regional Taxes has been established;
that Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Regional Taxes does not comply with the developments and legal needs, thus it is necessary to make amendments;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of Siau

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2c2b8bd-d2b9-4f33-9f9d-721ace4e1070","actionData","errors"]