Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2018

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan agar terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, tepat guna, dan berkelanjutan. Peraturan ini juga mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Jenis-jenis pencegahan (primer, sekunder, dan tersier) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Sasaran pencegahan yang meliputi keluarga, satuan pendidikan, lingkungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Perangkat Daerah (PD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan/asrama, media massa, dan tempat ibadah.
3. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui masing-masing sasaran tersebut, seperti pendidikan keagamaan dalam keluarga, kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan, pembentukan tim penanggulangan di masyarakat, sosialisasi oleh organisasi kemasyarakatan, pengawasan di lingkungan kerja PD dan DPRD, serta pengawasan di badan usaha dan pemondokan.
4. Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan.
5. Pembentukan Forum Komunikasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
6. Pendanaan kegiatan pencegahan yang bersumber dari APBD dan sumbangan pihak lain.
7. Kewajiban pelaporan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(-)

1. Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan/asrama yang tidak memenuhi kewajibannya. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha.