[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2b4dd3a-6416-4d1e-abb1-629659144088","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-01-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Enrekang","place_of_enactment","Enrekang","theme","Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam berbagai bentuk dan jenisnya di masyarakat semakin meningkat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta keberlanjutan generasi muda; \r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah ikut terlibat secara aktif dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); \r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); \r\n5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); \r\n6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); \n 1. Ketentuan Umum\r\n2. Asas dan Tujuan\r\n3. Ruang lingkup\r\n4. Pencegahan\r\n5. Partisipasi Masyarakat\r\n6. Forum Komunikasi\r\n7. Pembinaan dan Pengawsan\r\n8. Pendanaan\r\n9. Pelaporan\r\n10. Sanksi Administrasi\r\n11. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2018. \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan agar terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, tepat guna, dan berkelanjutan. Peraturan ini juga mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis pencegahan (primer, sekunder, dan tersier) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Sasaran pencegahan yang meliputi keluarga, satuan pendidikan, lingkungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Perangkat Daerah (PD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan/asrama, media massa, dan tempat ibadah.
Upaya pencegahan yang dilakukan melalui masing-masing sasaran tersebut, seperti pendidikan keagamaan dalam keluarga, kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan, pembentukan tim penanggulangan di masyarakat, sosialisasi oleh organisasi kemasyarakatan, pengawasan di lingkungan kerja PD dan DPRD, serta pengawasan di badan usaha dan pemondokan.
Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan.
Pembentukan Forum Komunikasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
Pendanaan kegiatan pencegahan yang bersumber dari APBD dan sumbangan pihak lain.
Kewajiban pelaporan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan/asrama yang tidak memenuhi kewajibannya.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ENREKANG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ENREKANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
PREVENTION OF NARCOTICS ABUSE,
PSYCHOTROPICS AND ADDICTIVE SUBSTANCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ENREKANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the abuse of Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances in various forms and types in the community is increasing and can endanger public health and the sustainability of the younger generation;
that based on the provisions of Article 4 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2013 concerning Facilitation of Prevention of Narcotics Abuse, the Government is actively involved in facilitating the prevention of narcotics abuse;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Prevention of Narcotics, Psychotropics and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2b4dd3a-6416-4d1e-abb1-629659144088","actionData","errors"]