[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2b112ec-6b2a-4d2d-a70a-75b83a6565ad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 05 Tahun 2018","number","05","year","2018","published_date","2018-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu","place_of_enactment","Belopa","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2018/No.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Kabupaten Luwu sebagai daerah agraris, sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama masyarakat memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan daerah dan sekaligus menjadi mata pencaharian pokok petani dan sumber penyediaan\r\nlapangan kerja; \r\n\r\nb.\tbahwa\tsemakin meningkatnya\tpertambahan\r\n\tpenduduk,\tperkembangan ekonomi\tdan industri\r\nmengakibatkan terjadinya degredasi alih fungsi dan\r\nfregmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;\r\nc. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersediannya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang• Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan\r\nLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem\r\nBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);\r\n5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5068);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5280);\r\n9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360);\r\n10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Repubulik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5098);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang\r\nSistem Informasi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang\r\nPembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);\r\n19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n........ Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor ..... , Tambahan Lembaran Daerah\r\nProvinsi Sulawesi Selatan Nomor );\r\n20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n..........Tahun .. ..... tentang Perlindungan Lahan 2\r\nPertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ); \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor .\r\nTahun . . . . . . . . . . . . tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Kabupaten Luwu tahun - (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun Nomor );\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Nomor 6\r\nTahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor );\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Nomor\r\n......... Tahun tentang Sempadan Jalan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun Nomor\r\n......... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu\r\nNomor );\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Nomor\r\n.............. Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Belopa Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor ).\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II AZAS\r\nBAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP\r\nBAB IV PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN\r\nBAB V PENGEMBANGAN\r\nBAB VI PENELITIAN\r\nBAB VII PEMANFAATAN\r\nBAB VIII PEMBINAAN\r\nBAB IX PENGENDALIAN\r\nBAB X PENGAWASAN\r\nBAB XI SISTEM INFORMASI\r\nBAB XII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI\r\nBAB XIII PEMBIAYAAN \r\nBAB XIV SISTEM INFORMASI\r\nBAB XVPERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB XVI SANKSi ADMINISTRATIF\r\nBAB XVII PENYIDIKAN\r\nBAB XVIII KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIX KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XX KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018. \n NOMOR : 5 tahun 2018 \n 44 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Luwu. Latar belakangnya adalah bahwa sektor pertanian merupakan tumpuan utama masyarakat Luwu, namun alih fungsi lahan pertanian pangan mengancam ketahanan pangan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.
Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.
Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.
Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.
Mempertahankan keseimbangan ekologis.
Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Ketentuan substansial mencakup penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), pengembangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penelitian untuk mendukung LP2B, dan pemanfaatan LP2B dengan konservasi tanah dan air. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi pemilik lahan, serta pembinaan dan pengendalian LP2B melalui insentif dan disinsentif. Alih fungsi lahan diatur secara ketat, hanya diizinkan untuk kepentingan umum dengan persyaratan tertentu dan penyediaan lahan pengganti.

","transitional_provisions","1. RTRW Kabupaten yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (Dua) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, sedangkan RTRW Kabupaten sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan oleh Bupati sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah RTRW Kabupaten.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dalam Pasal 16, Pasal 25, Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan/atau denda administratif.\n3. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER: 5 OF 2018
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURE LAND

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU,

Considering:

that Luwu Regency as an agrarian area, the agricultural sector is still the main support of the community, making a large contribution to the provision of regional food and at the same time being the main livelihood of farmers and a source of employment;
that the increasing population growth, economic and industrial development has resulted in the degradation of land use change and fragmentation of food agriculture land which affects the carrying capacity to ensure independence, resilience and food sovereignty in the region;
that in order to control the land use change of food agriculture land and ensure the availability of sustainable food agriculture land, the Regional Government needs to protect and stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2b112ec-6b2a-4d2d-a70a-75b83a6565ad","actionData","errors"]